BPJS Kesehatan Jadi Syarat Urus Izin Usaha, SIM, dan Haji
Pemerintah mewajibkan syarat kepersertaan BPJS Kesehatan atas beberapa kegiatan masyarakat yang bersinggungan dengan birokrasi. Salah satunya, dalam transaksi jual beli tanah mewajibkan persyaratan kepersertaan BPJS Kesehatan mulai 1 Maret 2022.
Ketentuan ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam Inpres tersebut Presiden Joko Widodo memerintahkan 30 pimpinan kementerian/lembaga, termasuk gubernur, bupati dan wali kota, untuk mengambil langkah dalam mengoptimalisasi JKN, termasuk dalam proses jual beli tanah.
Staf Khusus dan Juru Bicara Kementerian ATR/BPN Teuku Taufiqulhadi mengatakan, berdasarkan Inpres tersebut, para calon pembeli tanah wajib melampirkan kartu BPJS Kesehatan. Taufik menyatakan aturan yang berlaku awal Maret ini bisa melampirkan BPJS dari berbagai kelas, baik kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3.
Taufiq mengatakan tujuan aturan ini untuk mendukung perlindungan kesehatan bagi masyarakat. “Dengan adanya instruksi ini, rencana negara untuk mengoptimalisasi asuransi kesehatan bagi rakyat akan terlaksana,” ujar Taufiq kepada Katadata.co.id pada Jumat (18/2).
Inpres tersebut juga mensyaratkan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam proses perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission.
Selanjutnya, persyaratan pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) juga merupakan peserta aktif dalam program BPJS Kesehatan.
Melalui Inpres, Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri agar menyediakan akses data penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat dimanfaatkan sebagai data peserta program BPJS Kesehatan.
