Luhut Lobi Putra Mahkota Arab Saudi untuk Investasi di IKN
Pemerintah mengajak investor di Arab Saudi untuk berinvestasi di calon Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan baru saja bertemu Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) dan mengajaknya berinvestasi di IKN baru.
Luhut mengatakan dirinya diundang langsung oleh Pangeran Salman dalam pertemuan di Riyadh, Arab Saudi pada 1-2 Maret lalu. Salah satu hasil pertemuan tersebut adalah kesepakatan untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi.
"Saat ini kami sedang bersiap-siap untuk pembangunan Ibu Kota Negara Baru," kata Luhut dalam akun media sosialnya, Jumat (4/3). Dalam akun media sosialnya, Luhut menampilkan foto dirinya yang dirangkul MBS.
Selain IKN Baru, Luhut menyampaikan tawaran terkait kerja sama dalam bidang energi baru terbarukan (EBT). Pertemuan itu juga dihadiri oleh Menteri Investasi Arab Saudi Khalid Al-Falih dan beberapa CEO perusahaan asal Arab Saudi.
Luhut mengaatakan pertemuan tersebut juga membahas beberapa rencana realisasi investasi di Indonesia. Luhut berharap agar investasi Arab Saudi di dalam negeri dapat beriringan dengan investasi Indonesia di Arab Saudi.
Berdasarkan laman National Single Window for Investment (NSWI), Arab Saudi menduduki peringkat ke 45 dalam rangking investasi pada 2021. Adapun, realisasi investasi yang ditanamkan dari Negara Minyak mencapai US$ 3,63 juta yang tersebar dalam 21 proyek.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melelang beberapa pekerjaan konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN) Baru pada paruh pertama 2022. Pekerjaan infrastruktur yang dilelang adalah gedung pemerintahan dan prasarana dasar seperti jalan, air, dan energi.
Gedung pemerintahan yang dimaksud adalah Istana Presiden, Kantor Wakil Presiden, Gedung DPR, Gedung MPR, Gedung DPD, Gedung Mahkamah Agung (MA), Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Gedung Komisi Yudikatif (KY), dan Gereja. Konstruksi seluruh gedung ini akan berlangsung sejak semester II-2022 hingga 2024.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mencatat anggaran yang dibutuhkan untuk membangun seluruh infrastruktur itu mencapai Rp 46 triliun. Saat ini, lanjut Basuki, KemenPUPR sedang menunggu anggaran pembangunan IKN untuk Tahun Anggaran (TA) 2022.
Basuki berujar sumber dana yang akan dipakai untuk pembangunan infrastruktur itu adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini dinilai penting lantaran seluruh aset pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) harus menjadi milik negara.
Secara umum, konstruksi IKN tahap pertama akan berlangsung hingga 2024. Adapun, pembangunan seluruh IKN dijadwalkan akan terus berlangsung hingga 2045.
Pada tahap pertama, ada tiga kawasan yang akan dibangun, KIPP, kawasan pendidikan, dan kawasan kesehatan. Basuki mengatakan sumber dana pembangunan kawasan pendidikan dan kesehatan dapat dari pihak swasta maupun dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Seperti diketahui, kawasan IKN Baru adalah 56.000 hektare, sedangkan wilayah pengembangan IKN Baru mencapai 256.000 hektare. Adapun, luas lahan untuk konstruksi tahap pertama IKN hingga 2024 seluas 6.671 hektare.
Basuki juga mengatakan bahwa pembangunan IKN akan sesuai dengan konsep smart forest city. Nantinya kota tersebut akan dikelilingi hutan hijau namun tetap menerapkan teknologi modern. “Di kawasan ini 70% harus area hijau, 20 sampai 30% itu yang bangunan,” katanya.
