Batu Bara Melonjak, Bagaimana Komitmen Perusahaan Tambang ke PLN?
Perang Rusia dan Ukraina menyebabkan harga batu bara terus melonjak. Kenaikan harga emas hitam dikhawatirkan dapat mengganggu pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang dioperasikan PLN.
Pemerintah menetapkan harga batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) pada level US$ 70 per ton. Padahal pada perdagangan Jumat (4/3) di pasar ICE Newcastle Australia, batu bara telah tembus di level US$ 418,75 per ton.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa meyakini krisis pasokan batu bara yang sempat terjadi pada akhir tahun lalu tak akan terulang kembali. Alasannya, pemerintah telah memperketat ketentuan pelaksanaan aturan pemenuhan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau DMO. "Pemerintah juga memperbaiki pengawasan atau monitoring dan izin ekspornya," kata Fabby kepada Katadata.co.id, Senin (7/3).
Namun, Fabby tak menutup kemungkinan pengusaha melanggar kewajiban karena selisih yang besar antara harga pasar internasional dan DMO. "Jadi untuk mencegah hal tersebut, pemerintah harus tegas memberikan sanksi jika ada yang melanggar," kata dia.
Beberapa perusahaan tambang menyatakan komitmennya dalam menjaga pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang dioperasikan PLN.
Head of Corporate Communication Adaro, Febrianti Nadira, menjelaskan sebagai perusahaan yang senantiasa menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), pihaknya akan patuh dan mengikuti aturan yang berlaku.
"Mematuhi peraturan ketentuan DMO batu bara serta memenuhi kebutuhan dan pasokan batu bara untuk dalam negeri merupakan prioritas Adaro," ujarnya.
General Manager Legal & External Affairs PT Arutmin Indonesia, Ezra Sibarani juga mengatakan perusahaannya akan tetap berkomitmen dalam memasok batu bara untuk kebutuhan dalam negeri, terutama untuk PLTU milik PLN.
