Pedagang Curhat Permintaan Minyak Goreng Tak Digubris Holding Pangan
Kementerian Perdagangan mengklaim telah telah menyalurkan 415,78 ton minyak goreng (migor) dari pasokan kewajiban pasar domestik (Domestic Market Obligation/DMO) ke pasar tradisional melalui holding BUMN pangan. Namun, pedagang di pasar tradisional mengatakan permintaan mereka tak mendapat respons dari holding BUMN pangan.
Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menghitung sekitar 10% permintaan yang dipenuhi holding BUMN pangan. Mereka mencatat mengajukan permohonan pasokan migor sebanyak 30 kali, tapi yang dipenuhi hanya 2-3 kali.
"Kami inginnya, saat kesulitan (pasokan migor) di pasar dan mengadu ke kami, langsung dikirim (migor oleh Holding Pangan). Ini (kenyataanya) tidak," kata Ketua Umum APPSI Sudaryono dalam konferensi pers virtual, Kamis (10/3).
Sudaryono mengatakan anggota APPSI tersebar di 16.000 pasar yang menampung 16 juta pedagang pasar. Dia mencatat hanya sekitar 1.600 pasar yang menerima pasokan minyak goreng dari holding BUMN pangan.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal DPPIkatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi Sarjowan mengatakan menjajaki kerja sama dengan BUMN holding pangan, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) untuk mengirimkan langsung migor curah ke pasar. Namun, proses kerja sama belum berjalan karena terhambat kesepakatan pembayaran.
RNI mengajukan pembayaran langsung dilakukan saat pedagang pasar menerima migor curah. Sedangkan, pedagang pasar meminta pembayaran pertama setelah RNI mengirimkan migor curah kloter kedua, atau lebih dikenal dengan sistem 2-1.
Ikappi meminta RNI agar dapat melonggarkan waktu pembayaran. Pada saat yang bersamaan, Ikappi berdiskusi dengan para pedagang pasar untuk dapat berkompromi dengan sistem pembayaran yang diajukan RNI. "Maka, kami harapkan ada kelonggaran yang diberikan pemerintah (untuk mediasi hal ini). Minimal ada kelonggaran minyak goreng masuk pasar dan stabilitas harga terjadi," kata Reynaldi.
