Jokowi Disebut Mulai Panik karena Harga Pupuk Meroket dan Butuh Rp13 T
Harga pupuk diperkirakan bakal melonjak pada kuartal II-2022. Kenaikan harga pupuk ini membuat pemerintah kesulitan memenuhi target kebutuhan pupuk bersubsidi karena keterbatasan anggaran pemerintah.
Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat volume pupuk bersubsidi yang bisa ditopang pemerintah tidak lebih dari 9 juta ton atau senilai Rp 25,27 triliun. Adapun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi tahun ini adalah 24,3 juta ton.
"Saya sudah bicara dengan Presiden. Saya katakan ini (kebutuhan pupuk nasional) tidak bisa (dari anggaran negara), saya kekurangan Rp 13 triliun. Presiden juga panik banget," kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR, Selasa (22/3).
Untuk mengatasi persoalan ini, Yasin mengarahkan petani menggunakan kredit usaha rakyat (KUR) untuk membeli pupuk. Ruang gerak Kementan terbatas karena anggarannya dipotong untuk mendukung penanganan Covid-19 di dalam negeri.
Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI) menyatakan ketersediaan pupuk di dalam negeri pada semester I-2022 masih tinggi. APPI mencatat stok pupuk bersubsidi per 7 Januari 2022 mencapai 130% dari ketentuan stok minimum.
Secara rinci, total volume pupuk urea pada gudang di setiap kabupaten/kota mencapai 338,12 ribu ton, dan pupuk NPK mencapai 213,78 ribu ton. Secara total, ada 722,45 ribu ton pupuk di dalam negeri.
Sekretaris Jenderal APPI Achmad Tossin Sutawikara mengatakan harga pupuk pada kuartal I-2022 masih normal. Namun, harga pupuk akan naik 20%-30% sejak April 2022.
Penyebabnya bahan baku pupuk selama ini dipasok dari pasar impor, terdiri dari urea (N), rock phosphate (P), dan potassium klorida (KCl).
Harga urea di pasar global telah naik mencapai 75% dari kondisi normal. Kebutuhan pupuk urea nasional dapat dipasok dari PT Pupuk Indonesia.
