Jembatan Ambles karena Truk, Menteri PUPR Larang ODOL Tahun Depan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tak berniat menggeser implementasi aturan yang melarang kendaraan obesitas atau aturan Zero Over Dimention Over Load (ODOL) beroperasi di jalan. Kendaraan ODOL dinilai menjadi akar dari kecelakaan dan kerusakan di jalan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan salah satu kerusakan yang ditimbulkan truk ODOL yakni membuat jembatan Balun di Jalan Nasional Lamongan Ambles hingga satu meter pada Selasa (29/3). Selain karena umur jembatan yang tua, kendaraan ODOL menjadi penyebab amblesnya jembatan tersebut.
"Itu bukan ambles biasa. Jadi, saya mau keras. Untuk ODOL, kami akan tetap berlakukan tahun 2023," kata Basuki di Jakarta, Jumat (1/4).
Untuk mendukung aturan Zero ODOL, Basuki menyebutkan telah mengeluarkan surat instruksi kepada seluruh proyek yang dimiliki Kementerian PUPR. Instruksi yang dimaksud adalah setiap kendaraan niaga yang tergabung dalam proyek Kementerian PUPR tidak boleh melanggar aturan ODOL.
Beberapa industri masih keberatan dengan aturan ini. Mereka masih kerap melanggar kendaraan ODOL yakni industri semen, industri kaca lembaran, industri beton pracetak, dan industri baja. Seluruh industri tersebut merupakan bahan baku dalam pembangunan infrastruktur maupun properti di dalam negeri.
"Mulai kemarin, khusus untuk proyek Kementerian PUPR dan Jalan tol dilarang untuk menggunakan kendaraan niaga berkapasitas ODOL," ujar Basuki.
PT Jasa Marga Tbk telah menambah dua teknologi weight in motion (WIM) di Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) Seksi E dan TOl Jakarta-Tanggerang. Adapun, kedua WIM tersebut sudah terintegrasi dengan electronic traffic law enforcement (ETLE) milik Kepolisian.
