Profil Tumanggor, Terseret Kasus Ekspor CPO dan Isu Jokowi 3 Periode
Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor menjadi salah satu tersangka dugaan korupsi perizinan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Tumanggor dan dua petinggi perusahaan sawit lainnya diduga kongkalikong dengan tersangka Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana.
Kejaksaan menduga tiga perusahaan sawit mendapatkan izin ekspor CPO, tanpa memenuhi syarat memasok ke pasar dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).
Sejak kasus terkuak, latar belakang dan sepak terjang Tumanggor mencuri perhatian terseret kasus tersebut. Tumanggor memiliki kedekatan dengan tokoh politik dan dianggap terlibat dalam gerakan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode.
Siapakah Tumanggor?
Tumanggor memulai kariernya dengan bekerja di pemerintahan. Suami dari Hetty br Sitinjak itu pernah menjadi tenaga pengajar di Departemen Keuangan dan menjadi pejabat eselon II Kementerian BUMN.
Dia kemudian mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan terpilih menjadi Bupati Dairi selama dua periode yaitu 19 April 1999 hingga 19 April 2009. Dairi merupakan kabupaten di Sumatera Utara yang memiliki tambang mineral timah hitam, seng, dan lainnya.
Selepas menjadi Bupati, Tumanggor pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Multimas Nabati Asahan. Dia kemudian ditunjuk sebagai komisaris Wilmar Nabati Indonesia.
Tumanggor kini mengemban tugas sebagai Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI). Dia juga menjabat sebagai Ketua Bidang Perdagangan dan Promosi di Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
Profil Wilmar Nabati Indonesia
Wilmar Nabati Indonesia merupakan anak usaha dari Wilmar International yang bermarkas di Singapura. Wilmar International Ltd didirikan oleh Martua Sitorus dan Kuok Khoon Kong pada 1991.
Wilmar International menjalankan bisnis penyulingan minyak nabati, produsen lemak nabati dan oleokimia, minyak kemasan konsumen, hingga tepung beras.
Sejumlah merek minyak goreng produksi Wilmar Nabati Indonesia adalah Fortune dan Sania. Wilmar Nabati Indonesia mengoperasikan sekitar 160 pabrik dan mempekerjakan sekitar 67.000 karyawan yang ada di lebih dari 20 negara. Namun, produksinya fokus di Indonesia, Malaysia, Cina, India dan Eropa.
Wilmar memiliki perkebunan sawit di banyak negara, tapi mayoritas produksi CPO-nya berasal dari Indonesia. Berdasarkan data Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), total produksi CPO Wilmar International mencapai 1,72 juta ton pada 2020. Dari jumlah tersebut, produksi CPO Wilmar di Indonesia mencapai 1,31 juta ton pada 2020. Jumlah ini jauh lebih besar dari produksi Wilmar di Malaysia yang sebesar 362.079 ton.
Beredar Foto Tumanggor dan Menko Marives Luhut
Posisinya sebagai petinggi perusahan sawit dan juga pengurus asosiasi membuat Tumanggor memiliki sepak terjang yang luas. Dia pun disebut dekat dengan beberapa pejabat negara.
Foto Tumanggor dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ramai diperbincangkan. Foto tersebut banyak disebar luaskan di dunia maya setelah dirinya ditetapkan menjadi tersangka.
Salah satu akun twitter yang menyebarkan foto itu adalah @OnlyFrens. Dalam foto tersebut, terlihat Luhut sedang duduk di sebuah kursi dalam ruangan kerja. Tumanggor nampak berdiri di sebelah Luhut dan menaruh tangan kanannya di atas senderan kursi yang sedang diduduki luhut.
Di media sosial, berkembang opini Luhut dekat dengan Tumanggor. Opini ini dibantah jubir Luhut, Jodi Mahardi. "Foto sama teman kan biasa. Ada kader Demokrat yang komentar mengaitkan dengan kasusnya, padahal Pak Luhut foto bareng sama kader-kader Demokrat yang senior dan junior yang datang ke Pak Luhut juga banyak kok. Kalau teman ya teman saja," kata Jodi.
Isu Dukung Jokowi Tiga Periode
Sebelum Tumanggor menjadi tersangka, dia disebut-sebut sebagai sosok yang mendukung isu perpanjangan jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode. Majalah Tempo edisi 9 April 2022 menyebutkan Tumanggor menyusun skenario agar para petani sawit mengusulkan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Namun, Tumanggor membantah melakukan hal tersebut.
Setelah Tumanggor menjadi tersangka, politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menyinggung ada perusahaan sawit yang turut dalam gerakan mendukung perpanjangan jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode. Meski tidak menyebutkan nama perusahaan yang dia maksud, Masinton menilai perusahaan tersebut telah ikut berpartisipasi melawan konstitusi.
Masinton meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi konsesi kepemilikan lahan perkebunan sawit, agar tidak terjadi kembali kasus serupa di kemudian hari. "Evaluasi ulang kepemilikan lahan komoditas untuk kebutuhan hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh segelintir oligarki korporasi besar, seperti perkebunan sawit,” ujarnya.
Dia mengatakan, evaluasi ini juga akan menunjukkan sikap tegas pemerintah untuk menyikapi persoalan minyak goreng. Terutama dengan berkembangnya isu bahwa pengusaha sawit akan keluar dari program minyak goreng curah subsidi. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) pun membantah akan melakukan boikot.
"Prinsipnya negara tidak boleh kalah dan tunduk terhadap ancaman boikot dari para pengusaha sawit kepada pemerintah," kata Masinton.
Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi !!. Selain berkontribusi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Juga ikut berpartisipasi melawan konstitusi. LAWAN OLIGARKI KAPITAL !!— MASINTON PASARIBU (@Masinton) April 20, 2022
