Konglomerat India Perkirakan Indonesia Buka Ekspor CPO pada Mei

Bila terus melarang ekspor CPO dan produk olahannya, Indonesia akan mengalami kelebihan stok karena keterbatasan tempat penyimpanan.
Yuliawati
4 Mei 2022, 15:54
CPO, ekspor CPO, India
ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/rwa.
Pekerja mengumpulkan buah sawit di sebuah RAM Kelurahan Purnama Dumai, Riau, Jumat (21/5/2021).

Grup konglomerasi minyak sawit asal India, Adani Wilmar, memperkirakan Indonesia akan segera membuka ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil atau CPO) dan minyak sawit olahan (RBD Palm Oil).  CEO Adani Wilmar, Angshu Mallick, memperkirakan pemerintah Indonesia akan membuka keran ekspor pada 10 Mei atau pekan depan, seiring keterbatasan tempat penyimpanan sawit. 

Bila terus melarang ekspor, Indonesia akan mengalami kelebihan stok CPO dan produk olahannya. Tempat penyimpanan dan pengolahan minyak sawit di Indonesia ini terbatas. “Mereka bisa menunggu 7-10 atau 15 hari, tetapi mereka harus mengekspor karena mereka tidak memiliki cukup penyimpanan untuk menyimpan minyak," kata Mallick dikutip dari The Financial Express, media asal India, Rabu (4/5).

Dia memperkirakan Indonesia akan mencabut larangan ekspor mulai 10 Mei. "Saya rasa pada 10 Mei seharusnya sudah mulai ekspor dan harga harus mulai turun karena tidak ada alasan lagi untuk harga yang lebih tinggi,” katanya.

Adani Wilmar merupakan perusahaan konglomerasi yang memproduksi dari aneka minyak nabati di India. Perusahaan ini kerjasama antara konglomerat Grup Adani asal  India dan Grup Wilmar, perusahaan produsen minyak nabati asal Singapura yang banyak memiliki perkebunan di Indonesia.

Advertisement

India merupakan negara importir CPO dan minyak sawit sekitar 55% dari total konsumsi setiap tahun. India mengimpor minyak sawit olahan sebesar 7,2 juta ton (MT) per tahun dari Indonesia dan mengimpor 5,4 juta ton CPO dari Malaysia.

 

Pelaku industri dalam negeri pun optimistis larangan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya bisa dicabut paling lambat pada akhir Mei. Pemerintah bakal mencabut larangan CPO dan produk olahannya bila  harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah di pasar akan tercapai. 

 

Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mengatakan, saat ini industri sawit sudah memenuhi penugasan Kementerian Perindustrian untuk memasok 191.000 ton minyak goreng curah per bulan.  Hingga Rabu (27/4), volume produksi industri minyak goreng curah telah mencapai 190.000 ton  "Artinya, volume penugasan itu bisa dicapai," ujarnya kepada Katadata, Kamis (28/4).

Namun, industri mengalami kendala dalam mendistribusikan paoskan tersebut karena tidak memiliki jaringan distribusi ke daerah. Oleh sebab itu, Sahat mengatakan, industri mengapreasiasi peran Perum Bulog dan Holding Pangan yang akan mendistribusikan pasokan minyak goreng curah. 

Perusahaan BUMN tersebut telah memiliki jaringan distribusi ke seluruh kabupaten/kota di penjuru negeri. Dengan demikian, distribusi akan lebih cepat dan tepat sasaran.

Sahat mengatakan, larangan ekspor CPO dan produk turunannya tidak akan berdampak signifikan pada 10 hari pertama sejak diterapkan.  Sebab, waktu dimulainya larangan ekspor tersebut berdekatan dengan cuti bersama yang akan berlangsung hingga 8 Mei 2022. 

"Enggak ada pengaruh (pelarangan ekspor tersebut ke industri sawit nasional), karena pekerja pabrik juga libur 10 hari untuk lebaran seperti biasa. Jadi aman-aman saja," kata Sahat.

Pemerintah pada Rabu (27/4) mengumumkan larangan ekspor berlaku bagi seluruh jenis bahan baku minyak goreng. Larangan tersebut berlaku untuk minyak sawit mentah atau CPO dan produk olahannya termasuk Refined bleached deodorized (RBD) Palm Olein, dan minyak goreng.

Kebijakan larangan ekspor tersebut sempat menuai protes karena dianggap akan memberikan masalah baru seperti lonjakan harga minyak nabati. Bahan baku minyak sawit mentah selama ini digunakan dalam beragam produk, seperti makanan, sabun, lipstik, dan bahkan tinta cetak.

Pasokan bahan baku yang dibutuhkan secara luas ini membuat langkah penyetopan ekspor CPO oleh Indonesia dianggap berdampak besar bagi dunia. Presiden Asosiasi Ekstraktor Pelarut India, Atul Chaturvedi, mengatakan kebijakan ini bakal menyebabkan dampak inflasi ke banyak negara. "Jika rantai pasokan terganggu, perusahaan akan mencoba menjatah pasokan mereka karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi besok," kata Atul dikutip dari The Straits Times , Kamis (28/4).

 

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait