Survei CSIS: Pindah Ibu Kota Akan Dorong Ekonomi Jakarta Lebih Baik
Pindahnya Ibu Kota Negara atau IKN ke Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur, tak lantas berbagai persoalan di Jakarta akan teratasi. Namun, terdapat keyakinan bahwa ekonomi di Jakarta bakal lebih baik seiring pemindahan ibu kota.
Pendapat tersebut berdasarkan survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang digelar pada 28 Maret sampai 12 April 2022 kepada 170 para responden dari beragam profesi.
Sebanyak 65,9% responden ahli meyakini bahwa pemindahan IKN dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menarik investasi dalam negeri. Kemudian sebanyak 62,9% responden ahli yakin bahwa pemindahan IKN dapat mendorog kemampuan Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pungutan pajak.
Kemudian, kemampuan Pemprov dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global juga diyakini 60% responden akan meningkat jika IKN dipindahkan. Selain itu, kemampuan Pemprov dalam menarik investasi luar negeri juga diyakini akan meningkat oleh 57,1% responden ahli.
“Ada optimisme responden ahli dalam memprediksi kemampuan Jakarta terkait beberapa kebijakan strategis Jakarta ke depan, yaitu kemampuan menarik investasi, peningkatan pendapatan daerah melalui pajak, dan Jakarta sebagai kota global,” ujar peneliti CSIS, Noory Okthariza dalam Webinar Pemindahan Ibukota Negara: Prospek kepemimpinan Jakarta dan Implikasi Sosial, Politik dan Ekonomi ke Depan pada Senin (6/6).
Adapun, terkait berbagai permasalahan di Jakarta, terdapat empat permasalahan utama Jakarta yang tak lantas terselesaikan dengan pemindahan ibu kota. Empat permasalahan tersebut yakni pengurangan kemacetan, penataan pemukiman kumuh, pengentasan banjir, dan akses air bersih.
Sebanyak 66,5% responden merasa tidak yakin kemacetan di Jakarta akan berkurang setelah IKN dipindahkan ke Kaltim. Kemudian sebayak 84,1% responden merasa tidak yakin penataan pemukiman kumuh di Jakarta akan membaik.
Dari segi pengentasan banjir, sebanyak 83,5% merasa tidak yakin akan membaik setelah Jakarta tak lagi menjadi IKN. Sementara itu, sebanyak 49,4% responden tidak yakin kemudahan akses air bersih di Jakarta akan membaik usai tak lagi menjadi ibu kota.
