Siap-siap Beli Solar, Pertalite hingga LPG Lewat Aplikasi MyPertamina
Pemerintah akan mengujicoba pembatasan pembelian BBM bersubsidi menggunakan aplikasi MyPertamina mulai Agustus 2022. Tujuan penggunaan aplikasi digital ini untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran, baik untuk Pertalite, solar hingga elpiji atau LPG 3 kilogram.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, mengatakan para calon konsumen diwajibkan untuk mengisi data diri dan data kendaraan di aplikasi Mypertamina. Nantinya, data tersebut akan diverfikasi oleh pemerintah untuk menentukan apakah si calon konsumen berhak mendapatkan jatah BBM bersubsidi dan LPG 3 kg.
Salah satu data yang diidentifikasi yakni nomor pelat kendaraan. Selain menyaring calon pembeli BBM bersubsidi, digitalisasi penyaluran juga mengatur kuota BBM per hari bagi masyarakat yang berhak menerima. Sistem secara otomatis bakal mengunci alokasi BBM subsidi bila penerima tak berhak.
“Saat sudah ada kriteria yang jelas nanti akan diset digitalisasinya, kalau yang tidak berhak ini [BBM] tidak bisa keluar BBM dari nozzle (corong),” kata Nicke dalam Media Gathering di Grha Pertamina Jakarta, beberapa waktu lalu.
Rencana ini akan direalisasikan usai pemerintah mengesahkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). Revisi Perpres tersebut juga mengatur petunjuk teknis dan kriteria konsumen yang boleh menerima BBM bersubsidi.
Nicke menjelaskan penyaluran BBM bersubsidi memerlukan sebuah sistem digitalisasi yang terstruktur serta perubahan regulasi yang mendukung sekaligus pengetatan pengawasan di lapangan.
Selain itu, Pertamina sedang menyiapkan distribusi LPG lewat aplikasi MyPertamina. Saat ini Pertamina sedang melengkapi kesiapan infrastruktur di belasan ribu pangkalan dan agen, agar penerapannya bisa meluas.
"Sekarang sudah mencoba di beberapa daerah untuk menggunakan MyPertamina untuk yang elpiji subsidi. Karena ini harus kita lengkapi juga kesiapan di pangkalan yang jumlahnya belasan ribu ini," kata Nicke.
Pemberian subsidi elpiji 3 kg lebih besar daripada harga jualnya di pasaran. Elpiji hanya dijual Rp 4.000 per kg, sedangkan Pertamina harus membayar subsidi elpiji Rp 11.000 per kg. "Tugas berat tahun ini adalah mengendalikan demand, kalau kebutuhan supply bisa kami atasi," kata Nicke.
Penyaluran BBM Bersubsidi
Adapun penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite hingga 31 Mei sudah mencapai angka 11,69 juta kilo liter (kl). Sehingga dalam kurun waktu 5 bulan, penyaluran Pertalite setara dengan 50,74% dari kuota tahun ini sebanyak 23,4 juta kl.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati juga mengatakan bahwa penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) solar subsidi hingga bulan Mei mencapai 6,76 juta kl atau 44,77% dari kuota tahun ini sebesar 15,10 juta kl.
"Sedangkan untuk JBT minyak tanah mencapai 0,20 juta kl atau 41,67% dari kuota tahun ini sejumlah 0,48 juta kl," kata Erika dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII pada Rabu (8/6).
Guna mengatur distribusi BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar, BPH Migas menargetkan pembelian dengan aplikasi MyPertamina yang akan diuji coba pada Agustus mendatang. Erika Retnowati mengatakan, skema subsidi tertutup ini akan dilakukan demi menghemat biaya kompensasi dan subsidi BBM. Adapun Pertamina mengeluarkan biaya kompensasi dan subsidi mencapai Rp 191,2 triliun.
"Kami mengharapkan bulan Agustus dan September bisa dilakukan uji coba. Harus ada sosialisasi dan uji coba terlebih dahulu," kata Erika, Senin (6/6).
Menurut catatan Pertamina, subsidi BBM dan LPG 2022 yang semula dianggarkan Rp 77,5 triliun dan kompensasi BBM Rp 18,5 triliun harus ditambah sebesar Rp 71,8 triliun untuk subisdi dan kompensasi BBM Rp 234 triliun, atau menjadi Rp 401,8 triliun dengan berubahnya asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$ 100 per barel.
