Whitesky Group Kuasai Bandara Halim, Akuisisi ATS dari Lion Air
Whitesky Group kini menjadi pemegang konsesi Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma. Anak usaha Whitesky Group, PT Whitesky Airport Asia mengambil alih PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS) dari Lion Air Group.
Dengan demikian, Whitesky Group melalui ATS kini menguasai aset barang milik negara (BMN) seluas 21 hektar milik TNI Angkatan Udara. Penguasaan aset milik TNI AU oleh ATS ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Putusan Peninjauan Kembali MA No. 527/PK/PDT/2015 yang diputuskan pada 2016.
"PT ATS sedang mempersiapkan proses pengembangan dalam pembangunan terminal di Bandara Halim Perdanakusuma," kata CEO Whitesky Group Denon Prawiraatmadja dalam keterangan resmi, Jumat (22/7).
Denon mengatakan transisi pengoperasian tersebut sedang terjadi setelah tidak beroperasinya PT Angkasa Pura (AP) II. Menurutnya, aset AP II yang masih berada di area bandara tetap dimiliki AP II, sedangkan pengendalian kegiatan berada di bawah Komandan Landasan Udara Halim Perdana Kusuma.
PT Angkasa Pura (AP) II sebelumnya dikabarkan bakal hengkang dari Bandara Halim Perdanakusuma dan digantikan oleh ATS. Kementerian Keuangan menyebut, kerja sama pemanfaatan aset negara dengan sektor swasta sebetulnya bisa saja dilakukan.
Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Encep Sudarwan mengatakan, Bandara Halim Perdanakusuma merupakan salah satu aset negara. Adapun lembaganya, Kemenkeu berperan sebagai pengelola barang, sedangkan pengguna barang dari bandara tersebut adalah Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
"Bolehkan itu dikerjasamakan? Tentu saja boleh, baik dengan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Contohnya lapangan golf di dekat bandara itu, juga dikerjasamakan dengan swasta melalui skema Kerjasama Pemanfaatan (KSP)," kata Encep dalam media briefing, Jumat (22/7).
KSP merupakan pemanfaatan BMN atas aset negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan sumber pembiayaan lainnya. Pemanfaatannya, termasuk kerja sama dengan swasta.
Encep menyebut, Kemenhan selaku pengguna barang berhak untuk membuat perjanjian kerjasama dengan pihak swasta. Namun, Kemenhan juga tetap perlu izin dari Kementerian Keuangan selaku pengelola barang sebelum melakukan pemanfaatan atas BMN tersebut.
Meski demikian, ia enggan merincikan soal duduk perkara peralihan pengguna barang di Bandara Halim Perdanakusuma dari AP II yang merupakan perusahaan negara kepada swasta. Ia juga tidak menjelaskan apakah Kemenkeu selaku pengelola BMN sudah mengeluarkan izin atas pemanfaatan aset tersebut atau tidak.
"Saya belum akan menjawab detail terkait hal ini, kami akan rapat dengan mereka terkait duduk perkaranya," kata dia.
Saat ini, Kementerian Perhubungan sedang merevitalisasi Bandara Halim Perdanakusuma dalam mendukung kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Kegiatan penerbangan komersial belum dapat dilakukan di bandara internasional tersebut hingga September.
Hingga 12 Juli 2022, progres revitalisasi Bandara Halim Perdanakusuma telah mencapai 72,6%. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan revitalisasi sisi udara seperti landasan pacu (runway), landas hubung (taxiway), dan landas parkir (taxiway) rampung pada akhir Juli 2022, sedangkan revitalisasi gedung terminal selesai pada akhir Agustus 2022.
Revitalisasi gedung terminal termasuk renovasi gedung Naratetama dan Naratama; renovasi bangunan operasi; perbaikan sistem drainase di dalam bandar udara; dan penataan fasilitas lainnya. Budi mengatakan pemerintah juga membangun terminal yang akan digunakan tamu VVIP yang akan rampung pada akhir Agustus 2022.
