Menteri ESDM: Harga Minyak Potensi Meroket, Kuota Pertalite Kian Tipis

Pemerintah berupaya mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi yang dianggap sudah memberatkan keungan negara.
Muhamad Fajar Riyandanu
19 Agustus 2022, 17:42
harga minyak,
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa.
Pekerja berjalan di kapal tongkang akomodasi (Barge 222) Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra (PHE OSES) di Perairan Kepulauan Seribu, Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan harga minyak masih belum stabil dan punya potensi untuk kembali melonjak. Alasannya, saat ini sejumlah negara Eropa sudah mulai bersiap untuk masuk musim dingin.

Krisis energi di Eropa akibat perang antara Rusia dan Ukraina berperan besar dalam mengerek harga minyak mentah global. "Kita harus waspada kuartal empat permintaan minyak masih tinggi untuk listrik, terutama di negara-negara yang ada musim dinginnya," kata Arifin saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian ESDM pada Jumat (19/8).

Harga minyak pada Jumat sore ini masih berada di atas US$ 90 per barel. Harga minyak mentah jenis Brent berada di level US$ 95,28 per barel, sementara harga minyak West Texas Intermediate (WTI) ada di angka US$ 90,23 per barel.

Pemerintah telah merevisi asumsi harga minyak Indonesia Crude Price (ICP) dalam APBN-P menjadi sebesar US$ 100 per barel. Adapun besar subsidi dan kompensasi energi melonjak menjadi Rp 502,4 triliun. "Jumlah kompensasi ini jumlahnya berat sekali sementara harga minyak sudah tinggi walaupun sudah ada sedikit ada tren penurunan," kata Arifin.

Advertisement

Pada APBN 2022, ditetapkan kuota BBM bersubsidi hingga akhir tahun untuk jenis Pertalite sebanyak 23,5 juta kiloliter (KL). Namun, hingga akhir Juli hanya tersisa 6,2 juta KL. Padahal konsumsi Pertalite rata-rata sebulan sekitar 2,4 juta KL.

Arifin mengatakan mengusulkan pembatasan kuota BBM bersubsidi. Namun, pemerintah masih mengkaji sejumlah persoalan teknis seperti jenis kendaraan yang berhak untuk menerima jatah BBM bersubsidi.

Dia mengatakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi perlu dikontrol untuk menjaga keuangan negara. Di sisi lain, pemerintah berupaya mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi yang dianggap sudah memberatkan keungan negara.

"Kami berupaya supaya masyarakat tidak kekurangan bahan bakar, tapi di lain sisi juga bahan bakar yang diberikan untuk membantu masyarakat yang daya belinya rendah," ujar Arifin.

Adapun Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah bakal mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite dan Solar pada pekan depan. Menurut Luhut, harga BBM bersubsidi harus dinaikan untuk mengurangi beban keuangan negara untuk sektor energi yang sudah mencapai Rp 502,4 trilun pada tahun ini.

"Mungkin minggu depan presiden akan mengumumkan kenaikan harga BBM. Presiden sudah mengindikasikan. tidak mungkin kita mempertahankan harga yang terus demikian. Itu beban yang terlalu besar untuk APBN," kata Luhut saat memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin pada Jumat (18/8).

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menjaga ketahanan kuota Pertalite hingga akhir tahun. Menurutnya, saat ini pemerintah sering melempar wacana ke publik soal adanya wacana pembatasan BBM bersubsidi.

Akan tetapi, hingga kini pemerintah belum menetapkan aturan atau payung hukum untuk melaksanakan hal tersebut. "Saya enggak mengerti kenapa pemerintah masih galau untuk menerbitkan revisi Perpres 191 tahun 2014 ini," kata Mamit saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Jumat (19/8).

Mamit berharap, pemerintah tetap menahan harga BBM bersubsidi sembari mengetatkan penyaluran dengan kriteria kendaraan yang diatur secara spesifik seperti kendaraan roda dua dan angkutan transportasi dan logistik plat kuning.

Dia mengusulkan Pertalite hanya untuk kendaraan roda dua, angkutan umum plat kuning, UMKM atau perkebunan dan pertanian dengan surat rekomendasi dari pihak terkait. Begitu juga Solar diperuntukkan bagi kendaraan plat kuning. "Kalau bisa solar ini lebih spesifik, untuk roda enam jangan dibatasi 200 liter per hari tapi, cukup 100 liter per hari. Ini untuk menghindari penyelewengan".

 

Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu
Editor: Yuliawati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait