Menko Ekonomi: Program Konversi Kompor Listrik Tak Berlaku Tahun Ini

Pemerintah masih akan uji coba program konversi elpiji 3 kg menjadi kompor listrik di Bali dan Solo pada tahun ini
Muhamad Fajar Riyandanu
23 September 2022, 19:32
kompor listrik
ANTARA FOTO/Fauzan/nz
Pekerja mengangkut tabung gas elpiji 3 kg di Pangkalan Gas di Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Kamis (30/4/2020).

Pemerintah menyatakan program mengganti elpiji 3 kilogram (kg) menjadi kompor listrik induksi tak akan diterapkan pada 2022. Keputusan tersebut disepakati pemerintah usai evaluasi terhadap program ujicoba konversi kompor listrik induksi di beberapa lokasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato mengatakan program tersebut sejauh ini masih merupakan program uji coba. "Program ini masih uji coba sebanyak 2.000 unit dari rencana 300.000 unit yang akan dilaksanakan di Bali dan Solo," kata Airlangga dalam konferensi pers daring pada Jumat (23/9).

Airlangga menegaskan sampai saat ini belum ada pembahasan di DPR atau Legislatif terkait dengan program konversi kompor elpiji 3 kg menjadi kompor induksi. "Belum dibicarakan dan tentunya belum disetujui," ujarnya.

Pemerintah bakal merampungkan uji coba hingga akhir tahun. Setelahnya akan melakukan evaluasi dan perhitungan sebelum program konversi kompor induksi diberlakukan secara luas. Dia berjanji pemerintah akan menghitung dengan cermat segala biaya dan risiko.

Advertisement

"Pemerintah memerhatikan kepentingan masyarakat, serta sosialisasikan kepada masyarakat sebelum program diberlakukan," ujar Airlangga.

PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN mengalami kelebihan pasokan atau oversupply listrik sekitar 6 Giga Watt (GW). Buntut dari kelebihan pasokan ini membuat pemerintah menggegas program untuk meningkatkan setrum listrik masyarakat.

Program untuk meningkatkan permintaan listrik di antaranya program konversi elpiji 3 kilogram (kg) menjadi kompor induksi listrik, dan mengganti mobil dinas pemerintahan dengan mobil listrik.

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, mengatakan kedua program itu bila berjalan memang bisa mengatasi
kelebihan pasokan listrik yang sangat besar itu. "Jumlah oversupply listrik luar biasa, dengan program elektrifikasi ini diharap bisa meningkatkan konsumsi listrik masyarakat,” kata Mamit, dihubungi Katadata.co.id, Jumat (23/9).

Kementerian ESDM menghitung penggunaan 10 juta kompor listrik akan mampu menyerap 5 Giga Watt (GW) listrik. “Seharusnya bisa menyerap oversupply listrik. Bila terpasang 10 juta unit kompor induksi, itu bisa menyerap 5 GW,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif saat ditemui wartawan di Ruang Sarulla Kementerian ESDM pada Jumat (23/9).

Selain itu, pemerintah juga bakal mengganti mobil dinas menjadi kendaraan listrik. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, saat ini terdapat 189.803 unit kendaraan dinas. Ini meliputi kendaraan jabatan, operasional dan kendaraan fungsional. Namun belum diketahui berapa dari jumlah tersebut yang siap diganti menjadi kendaraan listrik pada tahun ini.

PLN saat ini mengalami kelebihan pasokan listrik yang cukup besar. Direktur PLN Darmawan Prasodjo pada saat Rapat Dengar Pendapat atau RDP dengan Komisi VI DPR pada 15 Juni lalu, mengatakan kondisi di Jawa dalam satu tahun ke depan akan masuk tambahan pasokan 6,8 GW, sedangkan tambahan permintaan hanya 800 MW.

Kelebihan pasokan tenaga listrik terjadi di sistem Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dan sistem Sumatera. Kelebihan listrik terjadi di Sumatera selama tiga tahun ke depan hingga 2025. Tambahan permintaan listriknya hanya 1,5 GW, sedangkan penambahan kapasitas sebesar 5 GW. Wilayah Kalimantan dan Sulawesi juga mengalami hal serupa.

Sebelumnya Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Rida Maulana, pun mengatakan program perluasan kompor induksi listrik dan kendaraan listrik merupakan upaya mengurangi kelebihan pasokan listrik.

“Pemerintah mengupayakan motor listrik, mobil listrik dan kompor listrik itu semua untuk menyedot overcapacity dan mudah-mudahan ini jalan sesuai harapan untuk mengurangi oversupply,“ kata Rida saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian ESDM pada Rabu (20/7).

 

Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu
Editor: Yuliawati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait