PDIP Ingin Tetap Nomor Urut 3, Diuntungkan dengan Perppu Pemilu
Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu. Perppu itu di antaranya mengatur mengenai nomor urut untuk Pemilu 2024.
Partai politik yang merupakan peserta Pemilu 2019, bila telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024 dapat kembali menggunakan nomor urut yang sama pada Pemilu sebelumnya.
Selain itu, partai politik juga mendapat pilihan dapat mengikuti penetapan nomor urut lewat sistem undi. Pengundian nomor urut akan digelar dalam sidang pleno KPU yang terbuka dengan dihadiri wakil Partai Politik Peserta Pemilu.
Salah satu partai politik yang mendapat keuntungan dari ketentuan nomor urut ini adalah PDIP. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan partai banteng tetap akan menggunakan nomor urut yang sama seperti Pemilu 2019 yakni nomor tiga.
"PDIP cenderung tetap akan menggunakan nomor tiga," kata Pacul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/12).
Berbeda dengan PDIP, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menganggap adil bila semua partai mendapat nomor urut melalui proses pengundian ulang.
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan PPP cenderung memilih proses pengundian ulang nomor urut agar memenuhi hak persamaan di antra parpol peserta Pemilu.
"Lewat pengundian, asas persamaan atau equality sebagai peserta Pemilu terpenuhi. Baik partai lama, maupun partai baru," katanya.
Adapun Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan tak mempersoalkan sistem penentuan nomor urut. Dia menyarankan sebaiknya disepakati berdasarkan suara terbanyak untuk memilih menggunakan nomor lama atau pengundian ulang.
Di sisi lain dia memahami alasan penggunaan nomor lama bakal menghemat biaya logistik. "Tapi substansinya kan supaya irit logistik Pemilu. Barang-barang yang sudah terlanjur nomor lama itu dipakai ulang," katanya.
