Pemerintah dan 8 Parpol DPR Minta MK Tolak Sistem Pemilu Tertutup

Pemerintah dan delapan partai politik di DPR menolak penerapan sistem proporsional tertutup dalam Pemilu 2024 mendatang. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sistem pemilu tertutup yang diajukan pendukung Fraksi PDIP.

Dalam sidang pleno MK dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, mengutip pasal Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menekankan kedaulatan berada di tangan rakyat.

Bahtiar mengatakan, sistem proporsional terbuka merupakan hasil musyawarah yang memperhatikan kondisi objektif proses transisi masyarakat menuju demokrasi.

Pemerintah beranggapan dengan sistem pemilu terbuka memiliki banyak manfaat dibandingkan sistem pemilu tertutup. Dia menyebutkan seperti, akan ada penguatan sistem kepartaian, budaya politik, perilaku pemilih, serta hak kebebasan berpendapat, kemajemukan ideologi, kepentingan, serta aspirasi politik masyarakat yang direpresentasikan oleh parpol.

Lebih jauh, Bahtiar juga mengatakan, perubahan mendasar sistem pemiku ketika proses persiapan sedang berjalan berpotensi menimbulkan permasalahan lainnya.

"Perubahan yang bersifat mendasar terhadap sistem pemilihan umum di tengah proses tahapan pemilu yang tengah berjalan berpotensi menimbulkan gejolak sosial politik, baik di partai maupun masyarakat," kata Bahtiar dalam sidang MK, Kamis (26/1).