Alasan Demokrat dan PKS Tolak IKN, Meski Anies Dukung Pindah Ibu Kota
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), meminta pemerintah untuk menunda pembangunan serta Ibu Kota Negara (IKN).
Kedua fraksi itu menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna DPR Ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023, Selasa (23/5). Rapat tersebut dihadiri juga Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Anggota DPR RI Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin menyatakan pembangunan IKN harus ditunda karena bukan sesuatu yang genting. Dia menilai, anggaran pembangunan lebih baik digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi seperti halnya memberi bantuan pada masyarakat atau dialihkan pada peningkatan lainnya.
"Fraksi PKS berpandangan pemerintah lebih baik menunda pemindahan IKN sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian dan belanja yang berkeadilan lainnya," kata Andi.
Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah juga menyampaikan hal serupa. Pembangunan IKN seharusnya bukan menjadi fokus utama pemerintah.
Rizki mengatakan dibandingkan dengan pembangunan IKN, pemerintah sebaiknya memberikan fokus pada stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat.
