Pemerintah dan Korporasi Perlu Tangkal Efek Negatif Disrupsi Teknologi
Revolusi atau disrupsi teknologi di Indonesia sudah tak terelakkan. Inovasi digital itu mengubah pola hidup masyarakat hingga model bisnis perusahaan menjadi lebih efisien. Namun, revolusi itu juga memukul model usaha konvensional dan memangkas jumlah pekerjaan. Hal ini harus diantisipasi pemerintah dan perusahaan sejak dini agar tidak mengganggu perekonomian.
Di sektor perbankan, misalnya, Bank Mandiri kini mengerem pembukaan kantor cabang. Bank milik negara (BUMN) ini biasanya membuka 400-600 kantor cabang tiap tahun, belakangan hanya membuka 100-200 kantor. Menurut Senior EVP Human Capital Bank Mandiri Sanjay Bharwani, perkembangan teknologi menyebabkan nasabah malas datang lagi ke kantor cabang.
Bahkan, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) sudah melangkah lebih jauh. Setelah merilis "Jenius", produk dan layanan bank digital melalui aplikasi di ponsel pintar pada tahun lalu, BTPN tengah melakukan penyesuaian struktur organisasi, kantor cabang, dan karyawan.
(Baca: Transformasi ke Bank Digital, BTPN Tawari Karyawan Pensiun Sukarela)
BTPN memberikan opsi kepada para karyawannya untuk terus berkarier di perusahaan dengan syarat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Jika tidak, karyawan ditawarkan opsi pensiun dini secara sukarela. Untuk membantu karyawan itu berakrier di tempat baru atau berwiraswasta, BTPN memberikan pelatihan terlebih dahulu.
Belum lama ini, mantan petinggi Citigroup Vikram Pandit pernah menyebut 30% pekerjaan di lembaga keuangan diprediksi hilang dalam lima tahun mendatang. Perbankan akan semakin banyak menggunakan jasa robot dan kecerdasan buatan (artificial intelligence).
Salah satu posisi yang terancam hilang adalah pekerjaan teller. Jumlah pelaku pekerjaan ini di Amerika Serikat menurun 15% sejak mencapai puncaknya pada 2007.
(Baca juga: Beralih ke Digital, Bank Bakal Rekrut Lebih Banyak Ahli Teknologi)
