Kementerian Kominfo Permudah Aduan Konten Negatif

Masyarakat yang mengadu mengenai konten negatif akan mendapatkan tiket yang dapat digunakan untuk mengecek proses aduan.
Dimas Jarot Bayu
16 Agustus 2017, 09:30
Rudiantara
Arief Kamaludin|KATADATA
Menkominfo Rudiantara.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) meluncurkan fitur sistem ticketing aduan konten. Sistem tersebut diluncurkan agar masyarakat semakin dimudahkan memantau proses aduan yang dibuat ketika melaporkan konten negatif.

Lewat sistem ticketing, setiap aduan konten akan mendapatkan nomor tiket. Dengan nomor tiket maka pelapor dapat dapat mengecek sejauh mana proses aduannya.

"Masyarakat berhak tahu sampai sejauh mana aduan konten tersebut diproses. Kami meminta partisipasi dan transparansi dari masyarakat," kata Menkominfo Rudiantara dalam siaran pers, Selasa (15/8).

(Baca: Blokir Telegram Dicabut, Konten Terorisme Mulai Dibersihkan)

Rudiantara menuturkan, sistem ticketing ini menerapkan prinsip yang lebih transparan dibandingkan pendahulunya. Dia mengatakan, pada sistem eksisting saat ini masyarakat kerap kesulitan memantau aduan yang mereka laporkan. Bahkan, aduan konten tersebut terkadang hilang.

Pasalnya, pada sistem eksisting yang ada pemrosesan laporan pengaduan masih manual. Kemudian, tak ada informasi tindak lanjut laporan ke pelapor.

"Sistem ini berbeda dengan sebelumnya di mana terkadang saat mengadukan konten negative melalui situs terkadang aduan konten tersebut hilang," kata Rudiantara.

(Baca: Basmi Konten Negatif, Pemerintah Ikat Komitmen Raksasa Digital Dunia)

Dalam sistem ticketing, pengaduan konten negatif akan terbagi dalam tiga tahapan, yakni pelaporan, verifikasi, dan persetujuan. Di tahap pertama, pelaporan diwajibkan bersumber dari masyarakat dengan cara mendaftarkan diri di situs aduankonten.id.

Kemudian, pelapor diharuskan mengunggah URL dan screenshot konten negatif yang mereka adukan. Konten tersebut pun perlu diberi deskripsi berupa alasan pelaporan.

Di tahap verifikasi, laporan akan dianalisis untuk menentukan apakah konten tersebut bersifat negatif. Jika termasuk konten negatif maka laporan akan mendapatkan rekomendasi penapisan dari verifikator.

"Jika konten berkaitan dengan kewenangan instansi lain, maka konten akan diteruskan ke instansi tersebut untuk mendapatkan rekomendasi penapisan," ucap Rudiantara.

(Baca: BNPT Beberkan Modus Teroris Gunakan Telegram)

Di tahap persetujuan, laporan yang telah mendapat rekomendasi penapisan dibagi menjadi dua. Jika melalui website/aplikasi maka laporan tersebut akan diinput ke dalam database black list. Apabila laporan penapisan melalui pengaduan media sosial, maka akan diberikan rekomendasi penapisan ke penyelenggara layanan.

Saat ini, sistem ticketing masih pada penyelesaian tahap awal untuk pengaduan berbasis web. Selanjutnya, sistem ticketing akan dikembangkan untuk yang berbasis mobile. Sistem pengaduan konten negatif dapat diakses melalui alamat: http://aduankonten.id.

Konten negatif terdiri dari kategori pornografi/pornografi anak, perjudian, pemerasan, penipuan, kekerasan/kekerasan anak, fitnah/pencemaran nama baik, pelanggaran kekayaan intelektual, produk dengan aturan khusus, provokasi SARA, berita bohong, terorisme/radikalisme, dan informasi/dokumen elektronik yang melanggar UU.

Editor: Yuliawati

Video Pilihan

Artikel Terkait