Kemenkes Upayakan Layanan Kesehatan Online Bisa Ditanggung BPJS

Layanan kesehatan online semakin dibutuhkan saat pandemi corona.
Image title
Oleh Fahmi Ahmad Burhan
19 Mei 2020, 19:08
layanan kesehatan online, BPJS, corona
ANTARA FOTO/Kornelis Kaha/foc.
Perawat dan tim dokter memberi penghormatan saat melepas sejumlah pasien positif COVID-19 yang sudah dinyatakan sembuh di Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTT di Kupang, NTT, Minggu (17/5/2020).

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) semakin menganggap penting layanan kesehatan online atau telemedicine di tengah pandemi corona atau Covid-19. Kemenkes hendak mengupayakan agar pembiayaan layanan telemedicine bisa digunakan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes Vensya Sitohang mengatakan peran telemedicine saat ini perlu dimaksimakan.
"Jadi sampai saat ini belum (pembiayaan telemedicine menggunakan JKN). Maka pemerintah perlu mendorong agar pembiayaan JKN ini salah satunya untuk telemedicine," kata Vensya dalam SDG Virtual Talks Ramadan Edition "Berobat Online: Cara Baru saat Pandemi", Selasa (19/5).

(Baca: Jalan Terang Startup Kesehatan Menuju Unicorn di Tengah Pandemi)

Pembiayaan layanan kesehatan online menggunakan JKN perlu dilakukan agar lebih banyak diakses  banyak orang. Di tengah pandemi, penanganan pasien menggunakan layanan kesehatan online membuat masyarakat dan petugas medis tak berinteraksi fisik sehingga mengurangi penularan.  

"Telemedicine ini kami akui sebagai garda layanan awal mencegah penyebaran covid-19 pada perawat atau tenaga kesehatan lain," ujar Vensya.

Kemenkes pun menggandeng empat startup sebagai bagian dari ekosisitem pengembangan telemedicine di Indonesia untuk menanganani pandemi. Keempat startup tersebut antara lain Gojek, Halodoc, Grab, dan Good Doctor.

Selain digunakan untuk konsultasi penyakit dan informasi seputar covid-19, pengguna layanan kesehatan online dapat mengecek apakah pengguna masuk dalam Orang dalam Pengawasan (ODP) atau Pasien dalam Pengawasan (PDP).

(Baca: Bisa Cek Risiko Corona, Pengguna Halodoc-GrabHealth Naik 10 Kali Lipat)

Menurutnya, telemedicine sudah diatur melalui Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Dalam aturan itu disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan telemedicine dilakukan Kemenkes bersama dinas kesehatan di daerah.

Country Director of UNDP di Indonesia Christophe Bahuet mengatakan, telemedicine juga bisa mendorong layanan kesehatan yang lebih inklusif. "Setiap masyarakat ingin dapat memenuhi kebutuhan kesehatan yang seluas-luasnya," kata dia dalam video conference.

Apalagi saat pemerintah Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), telemedicine dapat meringankan beban rumah sakit yang sedang fokus menangani penyembuhan pasien Covid-19.

(Baca: Positif Corona di RI 18.496 Orang, Lebih dari 1.200 Pasien Meninggal )

Reporter: Fahmi Ahmad Burhan
Editor: Yuliawati

Katadata bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 2005 2020 55). Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik di sini untuk info lebih lengkapnya.

Video Pilihan

Artikel Terkait