Proyek PLTU di Asia Selatan dan Asia Tenggara Diramal Turun Signifikan

Pejabat pemerintahan di Bangladesh, Filipina, Vietnam, dan Indonesia mengumumkan rencana membatalkan hingga 62 gigawatt (GW) proyek PLTU.
Image title
6 April 2021, 17:27
batu bara, PLTU,
ANTARA FOTO/Fauzan/foc.
Sejumlah aktivis Walhi menggelar aksi di depan gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (11/12/2020). Mereka menuntut pemerintah untuk menghentikan pembangunan PLTU Batubara Jawa 9 dan 10 dan beralih ke energi terbarukan.

Global Energy Monitor (GEM) memperkirakan kapasitas proyek baru pembangkit listrik batu bara alias PLTU di Asia Selatan dan Asia Tenggara bakal turun signifikan. Analisis tersebut tertuang dalam laporan terbaru berjudul Boom and Bust 2021.

GEM mengambil kesimpulan setelah sejumlah pejabat pemerintahan di Bangladesh, Filipina, Vietnam, dan Indonesia mengumumkan rencana membatalkan hingga 62 gigawatt (GW) atau setara 62.000 MW proyek PLTU.

“Pada 2020, kami melihat negara demi negara membuat pengumuman untuk memangkas jumlah pembangkit listrik batu bara dalam rencana energi masa depan mereka,” kata Direktur Program Batu Bara GEM Christine Shearer dalam keterangan tertulis, Selasa (6/4).

Kebijakan pembatalan tersebut diperkirakan akan menyisakan 25,2 GW kapasitas pembangkit listrik batu bara pada tahap perencanaan prakonstruksi. Jumlah ini turun 80% dari 125,5 GW dari yang direncanakan.

Salah satu indikasi penurunan batu bara, terlihat dari pernyataan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan pada Desember 2020. Khan menyatakan negaranya memutuskan untuk tidak lagi menggunakan listrik berbasis batu bara. Pernyataan ini menandakan kemungkinan pembatalan pembelian batu bara di masa mendatang, meskipun perinciannya belum jelas.

Pernyataan tersebut dianggap penting karena selama ini Asia Selatan dan Asia Tenggara menjadi pusat pertumbuhan pembangkit listrik batu bara setelah Tiongkok.

Negara-negara tersebut menyetop proyek listrik berbasis batu bara juga disebabkan karena turunnya permintaan listrik dan lambatnya pengembangan PLTU akibat pandemi Covid-19.

Menurunnya biaya pembangkit listrik tenaga surya dan angin juga menjadi pendorong bagi pembatalan proyek berbasis batu bara di kawasan ini.

Di Indonesia sebagian besar rencana energi jangka pendek dan jangka panjang telah ditangguhkan pada 2020, setidaknya sebelas proyek pembangkit bernilai US$ 13,1 miliar mengalami keterlambatan akibat pandemi. Keterlambatan ini termasuk lebih dari 8 GW proyek pembangkit listrik batu bara.

Pada November 2020, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan akan membatalkan atau menunda hingga 15,5 GW pembangkit listrik. Proyek yang akan dibatalkan ini bagian dari RUPTL 2021–2030.

Indonesia telah mengoperasikan 22,7 GW kapasitas pembangkit listrik batu bara sejak 2010. Sebanyak 10,7 GW dalam bentuk konstruksi yang jumlahnya melampaui banyak negara, kecuali Tiongkok dan India.

Lembaga kajian keuangan Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menyebutkan seiring naiknya jumlah pembangkit listrik batu bara, akan bertambah pula jumlah subsidi yang diperlukan. Subsidi ini untuk pembayaran proyek yang terus meningkat yang diproyeksikan mencapai US$ 6,5 miliar pada 2020 dan US$ 11,4 miliar pada 2022.

Meski terjadi penurunan PLTU batu bara, tapi terjadi kenaikan tajam dalam pengembangan PLTU batu bara di Tiongkok pada 2020.
Dari seluruh pembangkit listrik batu bara di dunia yang baru mulai beroperasi pada 2020, sebanyak 76% dioperasikan oleh Tiongkok. Kenaikan ini mendorong pertumbuhan pembangkit listrik batu bara global hingga 12,5 GW pada 2020.

Reporter: Verda Nano Setiawan
Editor: Yuliawati
Video Pilihan

Artikel Terkait