Dana Penurunan Emisi Belum Jelas, Luhut Akan Tagih Negara Maju
Negara-negara maju telah berkomitmen untuk memberikan dana senilai US$ 100 miliar kepada negara miskin dan berkembang dalam rangka penurunan emisi karbon. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia telah melakukan upaya penurunan emisi karbon, tapi dana yang dijanjikan tersebut belum kunjung datang.
Luhut berencana membahas mengenai dana yang dijanjikan tersebut kepada para pemimpin dari negara maju. "Minggu ini saya bertemu dengan beberapa tokoh dunia terkait (program) Zero Emission di Bali. Sekarang ini kami turunkan (emisi karbon, tapi) dia (penurunan dana US$ 100 miliar) enggak jelas juga," kata Luhut di Kantor Kemenko Marves, Selasa (12/7).
Luhut mengatakan Indonesia siap menyerap dana bantuan tersebut untuk mengurangi emisi karbon. Indonesia menargetkan penurunan emisi karbon sebanyak 41% dari realisasi emisi 2010 pada 2030 dengan bantuan internasional.
Upaya penurunan emisi di antaranya lewat pembangunan industri kendaraan listrik, salah satunya di Green Industrial Park. Luhut mengatakan investasi dalam Green Industrial Park yang dikelola PT Kalimantan Industrial Park Indonesia di Kalimantan Utara dapat mencapai US$ 200 miliar dalam sembilan tahun ke depan. Saat ini, total investasi pada KIH adalah US$ 132 miliar.
Luhut mengatakan KIH akan menjadi kawasan industri hijau terbesar di dunia dengan luas lahan 30.000 hektar. Luhut mengajukan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai percepatan realisasi investasi di Green Industrial Park.
"Bikin PLTU di sana supaya buat (menggantikan fungsi pembangkit listrik) hydropower (sementara). Jadi, (pembangunan pembangkit listrik) Hydropower (butuh waktu) 6 tahun, kalau PLTU hanya 1,5 tahun," kata Luhut.
Luhut mengatakan kebijakan penurunan emisi karbon nasional jangan mudah dipengaruhi pendapat dunia internasional. Menurutnya, investasi di dalam negeri harus dilakukan secara egaliter.
