Bertemu Mendag AS, Luhut Tegaskan Divestasi Freeport Tak Bisa Ditawar

Luhut dan Menteri Perdagangan AS membahas perkembangan perundingan divestasi saham Freeport.
Dimas Jarot Bayu
Oleh Dimas Jarot Bayu
17 Oktober 2017, 16:26
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut B. Panjaitan
Arief Kamaludin|KATADATA

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan membahas perkembangan divestasi PT Freeport Indonesia dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) Wilbur Ross. Luhut bertemu salah satu menteri kabinet Donald Trump itu saat menghadiri pertemuan Word Bank dan International Monetary Fund (IMF) di AS pekan lalu.

Luhut menuturkan, dalam pertemuan tersebut Ross menanyakan perkembangan perundingan dengan Freeport McMoran Inc. "Saya bilang divestasi 51% saham Freeport tak bisa ditawar," kata Luhut di kantornya, Jakarta, Selasa (17/10).

Luhut pun menjelaskan kepada Ross bahwa pemerintah dan Freeport saat ini sedang dalam perundingan mengenai penetapan mekanisme, waktu, serta perhitungan nilai saham. Berdasarkan perhitungan kasar pemerintah, nilai saham Freeport tersebut sebesar US$ 8 miliar.

(Baca: Ini Kesepakatan Negosiasi Versi Freeport)

Kendati demikian, ia menyerahkan perhitungan valuasi tersebut kepada mekanisme pasar. Nantinya, akan ada penaksir independen yang akan menghitung nilai saham itu agar lebih adil.

Luhut memperkirakan Ross tak bermasalah atas penjelasan yang diberikannya. Luhut pun beranggapan jika Ross cukup puas dengan jawaban yang ia berikan. "Beliau tidak ada pertanyaan lagi. Beliau senang dengan jawaban saya," kata Luhut.

Saat ini pemerintah masih bernegosiasi dengan PT Freeport Indonesia. Negosiasi diperpanjang selama tiga bulan, karena sampai saat ini belum ada titik temu. Padahal 10 Oktober 2017 nanti adalah batas akhir negosiasi.

Tarik Ulur Saham Freeport
Tarik Ulur Saham Freeport (Katadata)

 

Sebelumnya, Freeport berkirim surat menyatakan keberatan terhadap usulan pemerintah mengenai divestasi 51% saham. Surat tanggal 28 September 2017 ditandatangani CEO Freeport McMoran Inc Richard Adkerson dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto dan ditembuskan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Kami sangat tidak setuju dengan pernyataan yang termasuk dalam dokumen dan menyampaikan tanggapan dan klarifikasi atas ketidakakuratan sikap pemerintah,'' dikutip dalam surat tersebut.

Selain soal Freeport, Luhut pun meminta kepada Ross agar AS menghentikan blokade ekspor sawit dari Indonesia. Pasalnya, kata Luhut, 51% kelapa sawit yang diekspor merupakan plasma.

"Kalau ini disulitkan maka akan mempengaruhi 15 juta petani kita. Meskipun kita masuk anggota G20 tapi rakyat miskin masih banyak," kata Luhut.

 

Editor: Yuliawati

Video Pilihan

Artikel Terkait