Para Menteri Koordinator Usul Kenaikan Anggaran untuk APBN 2018

Empat Menteri Koordinator meminta peningkatan anggaran untuk APBN 2018.
Dimas Jarot Bayu
Oleh Dimas Jarot Bayu
13 September 2017, 22:21
DPR KUR
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Menko Perekonomian, Darmin Nasution (tengah) bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (kiri), dan Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2).

Para Menteri Koordinator di Kabinet Kerja meminta peningkatan anggaran untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Mereka mengusulkan hal tersebut dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/9).

(Baca: RAPBN 2018, Anggaran Kemensos Naik Hampir Dua Kali Lipat)

Permintaan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Darmin mengusulkan peningkatan anggaran hingga Rp 533,1 miliar dalam RAPBN 2018. Angka ini lebih besar dibandingkan dalam APBN-P 2017 yang hanya sebesar Rp 463,7 miliar. (Baca: RAPBN 2018, Jokowi Perbesar Dana Bantuan Sosial dan Subsidi)

Darmin mengatakan, permintaan tambahan anggaran tersebut dimaksudkan untuk mengerjakan berbagai penugasan, seperti pengembangan e-commerce, Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), progran keuangan inklusif, hingga paket kebijakan.

"Ada 10 program besar yang tidak hanya melulu soal kebijakan. Di dalamnya ada pelaksanaan dengan kementerian yang bertanggung jawab," kata Darmin.

Luhut meminta peningkatan anggaran pada 2017 mencapai Rp 300,3 miliar. Luhut mengatakan, anggaran tersebut dibutuhkan untuk mengerjakan sembilan program prioritas nasional yang diemban kementeriannya.

Sementara itu, Wiranto meminta peningkatan sebesar Rp 340,2 miliar dari tahun lalu sebesar Rp 282,9 miliar. Angka tersebut bertambah Rp 60 miliar dari Pagu Indikatif Kemenko Polhukam sebesar Rp 282,3 miliar.

(Baca: Gaji PNS Masih Tidak Naik, Pemerintah Beri THR dan Gaji ke-13 di 2018)

Wiranto menyebut, tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk mengerjakan beberapa program, seperti koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (korsidal) pemberantasan penyelundupan, korsidal rencana relokasi lapas secara nasional, korsidal pembentukan Dewan Kerukunan Nasional.

Kemudian, korsidal pembentukan Pusat Penanganan Krisis Nasional, korsidal penataan gelar kekuatan TNI, revitalisasi Dewan Ketahanan Nasional, korsidal pemberdayaan ormas. Lalu, korsidal pemantapan diplomasi keamanan nasional, korsidal penyehatan kehidupan media sosial, dan korsidal program gerakan Indonesia tertib.

"Ini sebenarnya sudah cukup, tapi ada satu tambahan-tambahan kegiatan. Enggak mungkin kita lepaskan. Di sini kita ingin dapat tambahan Rp 60 miliar," kata Wiranto. 

Sementara Puan mengajukan anggaran sebesar Rp 382,5 miliar. Angka itu naik sebesar 60,4 miliar dibandingkan APBN-P 2017 sebesar Rp 321 miliar. "Dialokasikan untuk dua program, pertama manajemen lingkungan dan kedua koordinasi pembangunan PMK," kata Puan.

Editor: Yuliawati

Video Pilihan

Artikel Terkait