Atasi Ketimpangan, Pemerintah Ubah Formula Distribusi Dana Desa

Pemerintah berencana mengubah formula distribusi dana desa ke daerah agar distribusi ke sekitar 74 ribu desa sehingga dapat mengatasi ketimpangan.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediaerso Teguh Widodo menuturkan, pemerintah akan memperkecil bobot alokasi dasar dana desa yang saat ini mencapai 90% dari total dana.

Formula ini menyebabkan ketimpangan karena desa yang luas atau memiliki banyak penduduk akan mendapat dana yang sama dengan desa kecil atau berpenduduk sedikit. Padahal, desa yang luas atau memiliki banyak penduduk membutuhkan dana lebih besar.

"Karena kalau alokasi dasar yang dibagi rata, itu mau yang desanya besar, mau desanya kecil, mau desanya penduduknya banyak, mau desanya sedikit, nerimanya sama," kata Budiarso di Jakarta, Kamis (3/8). 

Pada 2017, pemerintah mengucurkan Rp60 trilyun untuk dibagikan ke 74.910 desa dengan komposisi  sebanyak 90% dibagikan secara merata ke seluruh desa. Sisanya sebesar  10% dibagikan berdasarkan bobot alokasi yang memiliki  empat indikator: luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan indeks kesulitan geografi.

(Baca: Dana Daerah 'Nganggur' di Bank Rp 222,6 Triliun, Jakarta Terbesar)

Pemerintah akan meningkatkan bobot alokasi yang terdiri dari empat variabel, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin, dan indeks kesulitan geografis. Penambahan variabel jumlah penduduk miskin diharapkan mengentaskan kemiskinan lebih cepat.

"Karena arahnya mempercepat pengentasan kemiskinan maka bobot yang paling besar itu ada pada jumlah penduduk miskin. Kalau sekarang 35% bisa menjadi 45%, 50%, atau bahkan 60% (dalam komposisi empat variabel)," tutur Budiarso.

Selain itu, pemerintah akan mengafirmasi pemberian dana kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal, khususnya di wilayah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Pasalnya, meski telah ada pemberian dana desa, jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal masih cukup besar.

"Sekalipun sudah dikucurkan dana desa, tapi desa tertinggal dan sangat tertinggal masih besar, di Papua itu 96%, Jawa 31%, sumatra jumlahnya 75%. Secara nasional tinggi masih 60%," ucap Budiarso.

Dengan afirmasi tersebut, Budiarso berharap percepatan pembangunan sarana dan sarana publik desa di wilayah tersebut dapat terealisasi. Selain itu, ia juga berharap agar jumlah penduduk miskin dapat berkurang.