Sri Mulyani: Utang Negara Bertambah, Masih Lebih Rendah dari G20

Sri Mulyani mengatakan pemerintah tetap mengelola utang secara hati-hati atau prudent. "Ini merupakan upaya pemerintahannya untuk mengejar ketinggalan pembangunan," ujar dia.
Desy Setyowati
7 Juli 2017, 11:46
Sri Mulyani
Arief Kamaludin|KATADATA
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan utang negara masish dalam kondisi aman dengan rasio di bawah 30 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sri mengatakan uang pemerintah saat ini masih lebih rendah dari rata-rata yang dimiliki G20 atau negara yang memiliki perekonomian besar.

"Saat ini rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di bawah 30 persen dan defisit APBN pada kisaran 2,5 persen. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara G-20 lainnya," kata Sri Mulyani melalui akun instagram @smindrawati, Jumat (7/7).

Sri Mulyani yang kini sedang menghadiri pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Grup Dua Puluh (G20) ke-12 yang berlangsung 7–8 Juli 2017 di kota Hamburg, Jerman. (Baca: Defisit Anggaran Hampir 3%, Pemerintah Tambah Surat Utang)

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pernah menyebutkan tiap warga negara Amerika Serikat kini menanggung utang pemerintah sekitar USD62 ribu sementara di Jepang masyarakatnya memiliki utang sebesar USD82 ribu per orang.

Sri Mulyani mengatakan dengan defisit anggaran sekitar 2,5 persen, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat di atas 5 persen. "Stimulus fiskal mampu meningkatkan perekonomian sehingga utang tersebut menghasilkan kegiatan produktif," kata dia.

Pemerintah merencanakan menambah utang sebesar Rp 76,6 triliun menjadi Rp 461,3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017.  Pada APBN 2017 pemerintah mematok total pembiayaan utang Rp 384,7 triliun.

Utang yang bertambah untuk membiayai defisit anggaran yang di antaranya akibat subsidi energi yang membengkak  hingga Rp 25,8 triliun. Pemerintah memperkirakan defisit naik menjadi 2,92 persen terhadap PDB atau naik Rp 67 triliun menjadi Rp 397,2 triliun. Pada APBN 2017 , defisit anggaran sebesar Rp 330,2 triliun atau 2,41 persen terhadap PDB.  

Saat ini posisi utang pemerintah hingga Mei 2017 sebesar Rp3.672,33 triliun. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan utang terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp2.943,73 triliun (80,2 persen) dan pinjaman sebesar Rp728,60 triliun (19,8 persen).

(Baca: Prediksi Ekonomi Membaik, Pemerintah Bongkar APBN 2017)

Sri Mulyani mengatakan pemerintah tetap mengelola utang secara hati-hati atau prudent. Apalagi, Presiden Joko Widodo fokus menggelontorkan anggaran besar untuk membangun infrastruktur di Indonesia. "Ini merupakan upaya pemerintahannya untuk mengejar ketinggalan pembangunan," ujar dia.

Dia mengatakan pembangunan infrastruktur penting karena dalam kurun waktu 20 tahun belakangan belum maksimal. Pada masa sebelumnya, pemerintah fokus menangani krisis ekonomi 1998 dan 2008. Selain itu, imbas tekanan pelemahan global pada 2014, membuat pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansif sebagai stimulus untuk mendorong ekonomi serta melindungi masyarakat Indonesia.

Direktur Strategis dan Portofolio Utang DJPPR Scenaider Clasein H. Siahaan sebelumnya mengatakan, pemerintah berencana menaikkan target indikatif penerbitan SBN berdenominasi Euro (Euro Bond) untuk menutup kenaikkan defisit anggaran.

DJPPR berkeliling Uni Eropa guna memasarkan SBN valuta asing (valas) yang rencananya akan terbit Semester II. "Syukur-syukur nanti kalau Euro Bond bisa naik. Kalau demand-nya banyak ya bisa kami pertimbangkan juga untuk bisa naik (target indikatifnya). Tapi kami lihat nanti lah," kata Scenaider.

Dia mengatakan pemerintah tetap berupaya menjaga agar porsi penerbitan SBN valuta asing (valas) hanya 25 hingga 30 persen untuk valuta asing. Alasannya, untuk menghindari beban bunga utang yang berpotensi meningkat.

Saat ini sudah dua SBN valas yang terbit yakni Global bond atau yang berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) senilai US$ 3,5 miliar (Rp 47 triliun) dan sukuk global US$ 3 miliar (Rp 39,9 triliun).

Editor: Yuliawati

Video Pilihan

Artikel Terkait