Sri Mulyani: Krisis Covid-19 Dorong Reformasi Kebijakan Lebih Ambisius

Krisis akan mendorong reformasi kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, jaringan pengaman sosial, atau kualitas belanja negara.
Agatha Olivia Victoria
Oleh Agatha Olivia Victoria
1 Juli 2020, 22:12
sri mulyani, covid-19, corona, reformasi kebijakan negara
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/foc.
Menteri BUMN Erick Thohir (ketiga kanan) bersama Menkeu Sri Mulyani saat menyampaikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Pantau Data dan Informasi terbaru Covid-19 di Indonesia pada microsite Katadata ini.

Pandemi virus corona atau Covid-19 yang menyebabkan krisis di dunia berpotensi membuat banyak negara mereformasi kebijakannya.   Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan krisis akan mendorong reformasi dalam bentuk pendidikan, kesehatan, jaringan pengaman sosial, atau kualitas belanja negara.

"Yang perlu dilakukan bagi banyak negara adalah menggunakan krisis ini untuk mengejar reformasi yang lebih ambisius," kata Sri Mulyani dalam diskusi virtual bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rabu (1/7).

Berkaca dengan Indonesia, Sri Mulyani menyebut krisis Covid-19 memaksa pembuat kebijakan lebih berhati-hati saat membelanjakan uang negara. "Apakah pengeluaran itu layak, apakah benar-benar berada di arah yang benar? Apakah pengeluaran itu dikirimkan dan memiliki dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi, yang semuanya menyangkut kualitas pengeluaran," ujarnya.

(Baca: Jokowi Minta Masyarakat Sadar RI Tengah Hadapi Krisis Kesehatan)

Dalam situasi yang sulit, pemerintah harus menyesuaikan desain kebijakan dengan berupaya membuat yang terbaik. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengungkapkan, negara dengan sistem kesehatan atau pendidikan yang baik memiliki peluang yang jauh lebih baik pula untuk mendesain siklus belanja yang berkualitas.

Selain itu, ia menuturkan bahwa defisit fiskal yang melebar di banyak negara akibat krisis pandemi harus direspons dengan kebijakan yang sangat cepat. Di Indonesia, defisit fiskal melebar dari 1,7% terhadap PDB menjadi 6,3%.

Belum lagi, neraca pembayaran tentunya akan semakin menipis akibat krisis kali ini. Dengan begitu, Sri Mulyani mengatakan bahwa situasi fiskal tersebut harus segera diatasi.

(Baca: Corona Belum Juga Tertangani, Ekonom Khawatir Investor Enggan Masuk RI)

Jika tidak, situasi fiskal tersebut dapat mempengaruhi sektor keuangan dalam bentuk kredit macet. "Maka hal itu dapat menjadi perekonomian yang berbahaya dan krisis keuangan bagi banyak negara di dunia," kata Sri Mulyani.

Di sisi lain, lanjut dia, krisis Covid-19 juga memaksa sebuah negara untuk bisa memperbaiki infrastruktur digitalnya. Sebab, sebagian besar aktivitas masyarakat di negara terdampak pandemi beralih menjadi kegiatan digital.

Maka dari itu, infrastruktur digital suatu negara harus segera berubah menjadi suatu bisnis. "Jadi berinvestasi di bidang teknologi dan infrastruktur digital akan menjadi sangat kritis dari sekarang dan di masa depan," ujarnya.

(Baca: Menteri Koperasi Minta UMKM Segera Bermigrasi ke Layanan Digital)

Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Yuliawati

Katadata bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 2005 2020 55). Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik di sini untuk info lebih lengkapnya.

Video Pilihan

Artikel Terkait