Pemerintah Kaji Penggabungan 10 BUMN yang Modalnya Minus

Pemerintah menyuntikan modal negara kepada lima BUMN pada September ini.
Agatha Olivia Victoria
28 Agustus 2020, 19:09
BUMN, restrukturisasi, BUMN yang defisit
ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan terdapat 10 Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) yang mencatatkan laporan keuangan dengan ekuitas negatif atau defisit pada 2019. Merespons laporan itu, pemerintah membuat pemetaan permasalahan yang dihadapi perusahaan pelat merah tersebut.

Kesepuluh BUMN dengan 'rapor merah' tersebut yakni PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), PT Asabri (Persero), PT Asuransi Jiwasraya, PT PANN, PT Iglas, PT Survai Udara Panas, PT Kertas Kraft Aceh, serta PT Merpati Nusantara Airlines.

"Kami dari Kementerian Keuangan bersama Kementerian BUMN merencanakan melakukan restrukturisasi BUMN ini," kata Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Kekayaan Negara Kemenkeu Meirijal Nur dalam sebuah diskusi virtual, Jumat (28/8).

Permasalahan yang sedang dipetakan di antaranya soal ekuitas negatif hingga berbagai macam beban utang yang harus ditanggung perusahaan itu. Setelah itu, akan dipikirkan langkah strategis untuk menanganinya.

Advertisement

Salah satu yang dikaji mengenai kemungkinan penggabungan beberapa BUMN. "Bahkan kami juga melakukan holdingisasi," ujar Meirijal.

Dengan penggabungan tersebut, ia berharap akan ada sinergitas yang lebih baik antar BUMN. Bahkan, berpotensi memberikan hasil yang lebih positif.

Saat ini, dia mengungkapkan sudah ada tim khusus untuk merestrukturisasi BUMN yang merupakan bagian dari rencana strategis pemerintah ke depan.

Pemerintah juga menyuntikan modal negara kepada lima BUMN pada September ini. Penyertaan modal negara (PMN) tersebut diharapkan bisa memulihkan perusahaan pelat merah terdampak Covid-19.

Meirijal menjelaskan alokasi anggaran PMN untuk BUMN telah diteken pada bulan Juni 2020. Sementara proses pencairannya sampai saat ini masih terus berjalan.

Pencairan PMN tersebut memerlukan Peraturan Pemerintah (PP). Alasannya, suntikan modal negara merupakan proses pengalokasian investasi dari pemerintah above the line menjadi below the line. "Masuk ke investasi yang dipisahkan makanya perlu PP," kata dia.

Ia pun berharap dengan pencairan PMN pada bulan September, BUMN bisa langsung memanfaatkan dana tersebut. Dengan demikian, akan terlihat dampaknya pada kuartal ketiga.

PMN untuk pemulihan ekonomi nasional akan diberikan untuk Hutama Karya Rp 7,5 triliun, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Rp 6 triliun, Permodalan Nasional Madani Rp 1,5 triliun, Pengembangan Pariwisata Indonesia/Indonesia Tourism Development Corporation Rp 500 miliar, dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Rp 5 triliun.

Selain itu pemerintah juga menganggarkan dana talangan untuk modal kerja sebesar Rp 29,65 triliun untuk Garuda Indonesia Rp 8,5 triliun, Kereta Api Indonesia Rp 3,5 triliun, PTPN Rp 4 triliun, Krakatau Steel Rp 3 triliun, Perumnas Rp 650 miliar, dan PPA Rp 10 triliun.

Pada 2018 lalu, sebanyak 12 dari total 113 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencatat kerugian, berikut grafiknya:

Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Yuliawati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait