Pemerintah Kaji Penggabungan 10 BUMN yang Modalnya Minus
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan terdapat 10 Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) yang mencatatkan laporan keuangan dengan ekuitas negatif atau defisit pada 2019. Merespons laporan itu, pemerintah membuat pemetaan permasalahan yang dihadapi perusahaan pelat merah tersebut.
Kesepuluh BUMN dengan 'rapor merah' tersebut yakni PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), PT Asabri (Persero), PT Asuransi Jiwasraya, PT PANN, PT Iglas, PT Survai Udara Panas, PT Kertas Kraft Aceh, serta PT Merpati Nusantara Airlines.
"Kami dari Kementerian Keuangan bersama Kementerian BUMN merencanakan melakukan restrukturisasi BUMN ini," kata Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Kekayaan Negara Kemenkeu Meirijal Nur dalam sebuah diskusi virtual, Jumat (28/8).
Permasalahan yang sedang dipetakan di antaranya soal ekuitas negatif hingga berbagai macam beban utang yang harus ditanggung perusahaan itu. Setelah itu, akan dipikirkan langkah strategis untuk menanganinya.
Salah satu yang dikaji mengenai kemungkinan penggabungan beberapa BUMN. "Bahkan kami juga melakukan holdingisasi," ujar Meirijal.
Dengan penggabungan tersebut, ia berharap akan ada sinergitas yang lebih baik antar BUMN. Bahkan, berpotensi memberikan hasil yang lebih positif.
Saat ini, dia mengungkapkan sudah ada tim khusus untuk merestrukturisasi BUMN yang merupakan bagian dari rencana strategis pemerintah ke depan.
Pemerintah juga menyuntikan modal negara kepada lima BUMN pada September ini. Penyertaan modal negara (PMN) tersebut diharapkan bisa memulihkan perusahaan pelat merah terdampak Covid-19.
