Potensi Kegaduhan dari Rencana Perppu Reformasi Sistem Keuangan
Wacana terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangan atau Perppu tentang Reformasi Sistem Keuangan kembali mencuat. Direktur riset Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam mengatur reformasi sistem keuangan.
Piter menyoroti wacana pengembalian fungsi pengawasan bank dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Bank Indonesia (BI) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Menurut dia tidak patut bila wacana tersebut terealisasi di tengah ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 seperti sekarang.
“Yang jelas Perppu itu tujuannya apa? Kita jangan buru-buru di tengah gejolak seperti ini,” ujar Piter dikutip dari Antara, Senin (31/8).
Dia menilai BI, OJK, serta LPS telah menjalankan fungsinya dengan baik. Perubahan tersebut tidak akan membuat perekonomian Indonesia terhindar dari potensi terjadinya resesi mengingat permasalahan sebenarnya adalah pada wabah Covid-19.
Piter menyebut mengembalikan fungsi pengawasan bank dari OJK ke BI bukan solusi untuk keluar dari potensi resesi. “Fokus saja dulu, selesaikan dulu wabahnya. Ini ada kaitannya dengan pemerintah yang terlalu ingin terbebas dari resesi,” katanya.
Apalagi, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) setiap triwulan selalu menegaskan bahwa stabilitas sistem keuangan nasional masih normal, stabil, dan baik. “Isinya selalu mengatakan sistem keuangan kita baik dan stabil. Jadi menurut saya tidak pas. Ini mencari-cari kesalahan otoritas lain,” tegas Piter.
Piter mengingatkan tidak ada gunanya meributkan atau memunculkan wacana pengembalian fungsi pengawasan bank dari OJK ke BI karena justru dapat memperkeruh suasana. “BI, OJK, dan LPS, selama wabah, sudah berkontribusi baik tapi kontribusinya tidak bisa diukur dengan adanya resesi. Resesi juga bukan salah siapa-siapa. Itu bikin gaduh saja,” katanya.
