Ketimpangan Ekonomi Semakin Melebar Akibat Pandemi Covid-19

Rasio ketimpangan menunjukkan peningkatan dibandingkan pada masa awal pandemi atau Maret 2020 sebesar 0,381, dari sebelumnya pada September 2019 mencapai 0,380.
Agatha Olivia Victoria
15 Februari 2021, 20:08
kemiskinan, ketimpangan, pandemi covid-19
ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Warga mencuci di pinggir anak sungai musi Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (21/2/2020).
  • BPS mencatat tingkat ketimpangan atau rasio gini nasional pada September 2020 mencapai 0,385.
  • Kesenjangan yang melebar terlihat juga dari distribusi simpanan yang dicatat oleh LPS.
  • Pemerintah kembali menambah alokasi anggaran program bantuan sosial untuk rakyat miskin.

 

Pandemi Covid-19 mengakibatkan kesenjangan penduduk antara yang kaya dan miskin semakin melebar. Badan Pusat Statistik mencatat ketimpangan pengeluaran penduduk RI yang diukur oleh rasio gini (gini ratio) sebesar 0,385 per September 2020.

Rasio ketimpangan menunjukkan peningkatan dibandingkan pada masa awal pandemi atau Maret 2020 yang sebesar 0,381 dan September 2019 yang sebesar 0,380.

Secara nasional, angka gini ratio mengalami penurunan sejak September 2014 hingga September 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode pemerintahan lima tahun Presiden Joko Widodo terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia. Namun, pandemi membuat gini ratio kembali mengalami kenaikan yang terlihat pada data Maret 2020 dan September 2020.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, gini ratio perkotaan pada September 2020 adalah 0,399, naik dari Maret 2020 yang sebesar 0,393 dan September 2019 yang sebesar 0,391. Untuk pedesaan, gini ratio pada September 2020 tercatat 0,319, naik dari Maret 2020 0,317 dan 0,31 pada September 2019.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan bahwa nilai gini ratio berada di antara 0 dan 1. "Semakin mendekati angka 1, gini ratio semakin dikhawatirkan," kata Suhariyanto dalam Konferensi Pers Perkembangan Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk September 2020 secara virtual, Senin (15/2).

Provinsi yang mempunyai nilai gini ratio tertinggi yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar 0,437. Sementara, terendah tercatat di Kepulauan Bangka Belitung dengan gini ratio sebesar 0,257.

Jika dibandingkan dengan gini ratio nasional yang sebesar 0,385, terdapat tujuh provinsi dengan angka gini ratio lebih tinggi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta 0,437, Gorontalo 0,406, DKI Jakarta 0,400, Jawa Barat 0,398, Papua 0,395, Sulawesi Tenggara 0,388, dan Nusa Tenggara Barat 0,386.

Selain gini ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia.

Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah angkanya di bawah 12%, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12–17%,serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17%.

BPS melaporkan, persentase pengeluaran pada kelompok 40% terbawah adalah sebesar 17,93% pada September 2020, berada pada kategori ketimpangan rendah. Namun, kondisi tersebut meningkat jika dibandingkan dengan Maret 2020 yang sebesar 17,73% dan September 2019 yang sebesar 17,71%.

Berdasarkan daerah, persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah di perkotaan adalah 17,08% pada September 2020. Sementara persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah di perdesaan tercatat 20,89%.

Peneliti Institute For Development of Economics and Finance Sugiyono Madelan Ibrahim memperkirakan kesenjangan perekonomian akan lebih tinggi lagi sepanjang 2021. "Perkiraannya rata-rata gini ratio sekitar 0,385 pada tahun ini," ujar Sugiyono kepada Katadata.co.id, Senin (15/2).

Penyebabnya, yakni perbandingan antara pertumbuhan ekonomi dan rasio gini. "Jadi semakin rendah perekonomiannya gini ratio menjadi cenderung lebih tinggi," kata dia.

Pada 2018 lalu, saat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,17% pada 2018, gini ratio tercatat 0,389 pada Maret dan 0,384 pada September. Kemudian, saat ekonomi tumbuh 5,02% pada 2019, gini ratio tercatat 0,382 pada Maret dan 0,380 pada September.

Selanjutnya pada 2020 dengan pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi 2,07% membuat gini rationya tercatat 0,385 pada September.

Faktor lainnya yang akan mempengaruhi kenaikan rasio gini tahun ini yakni ekonomi yang belum akan pulih dalam waktu dekat meski program vaksinasi berjalan. Pemulihan ekonomi akan dipengaruhi herd immunity atau kekebalan kelompok yang tercipta dari vaksinasi terhadap 70% penduduk RI.

Dengan target vaksinasi 1 juta perhari, pemerintah menghitung herd immunity akan tercapai tahun depan. Namun, saat ini realisasi vaksinasi kurang dari 100 ribu per hari.

Meski gini ratio pada 2021 akan meningkat, tak akan mencapai level 0,41 yang tercapai di era Susilo Bambang Yudhoyono."Pada era tersebut gini ratio lebih tinggi karena fenomena perkembangan harga komoditas pangan yang lebih tinggi dibandingkan pada periode Joko Widodo," ujarnya.

TINGKAT KEMISKINAN DI MASA PANDEMI COVID-19
TINGKAT KEMISKINAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc.)

 

Potret Kesenjangan dari Dana Simpanan Masyarakat

Salah satu indikator kesenjangan yang melebar terlihat dari distribusi simpanan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Direktur Riset Center Of Reform on Economics Piter Abdullah Redjalam menjelaskan bahwa pandemi ini meningkatkan jumlah pengangguran, pertambahan penduduk miskin sekaligus memperlebar kesenjangan. 

Data distribusi simpanan LPS menunjukkan kenaikan simpanan pada dana di atas 5 miliar yang mencapai 14,2% pada tahun lalu. Sedangkan simpanan hingga Rp 100 juta hanya tumbuh 8,1%.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan bahwa pertumbuhan tabungan di bawah Rp 10 juta mulai melambat, bahkan cenderung menurun. "Ini artinya ada indikasi yang kuat masyarakat berpendapatan rendah mulai tertekan dan memakan tabungannya," kata Purbaya dalam Konferensi Pers Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan LPS secara virtual, Kamis (28/1).

Piter beranggapan masyarakat berpendapatan rendah masih membutuhkan dukungan dari pemerintah. Dukungan saat ini diberikan melalui BLT atau bansos agar masyarakat menengah ke bawah dapat berbelanja. "Utamanya agar mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari," ujar dia.

Kendati demikian, Piter menjelaskan bahwa bansos tidak bisa mengurangi kesenjangan. Menurut dia, kesenjangan hanya bisa diatasi dengan menciptakan kembali lapangan kerja.

"Bansos hanya untuk membantu mereka yang terdampak pandemi bisa bertahan hidup normal di tengah Covid-19," katanya.

Bansos yang diberikan pemerintah berkisar antara Rp 600 ribu per bulan. Sementara, rata-rata masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja kehilangan pendapatan sekitar Rp 3 juta per bulan. "Meski tidak cukup tapi bukan berarti tidak diperlukan," ujar dia.

 

Bantuan Sosial Meningkat

Jumlah penduduk miskin di Indonesia terus bertambah seiring dengan pandemi Corona yang memukul perekonomian. BPS mencatat angka kemiskinan di tanah air bertambah 2,76 juta orang dari September 2019 yang sebesar 24,79 juta menjadi 27,55 juta pada September 2020.

Ekonom Centre for Strategic and International Studies Fajar Hirawan menuturkan bahwa ketimpangan bisa berkurang pada September 2021, asalkan proses pemulihan ekonomi dan instrumennya berjalan dengan baik. Terutama dalam penyaluran bantuan sosial dan program khusus untuk masyarakat miskin dan rentan miskin.

Pemerintah kembali menambah alokasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional tahun ini menjadi Rp 688,33 triliun. Angka ini melonjak dari alokasi awal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 Rp 372,2 triliun, bahkan lebih tinggi dari realisasi PEN 2020 Rp 579,78 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kenaikan PEN yang cukup signifikan terjadi pada sektor kesehatan. "Ini termasuk untuk vaksinasi," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri, Senin (15/2).

Secara perinci, program PEN akan terdiri dari dana di bidang kesehatan Rp 173,3 triliun, perlindungan sosial Rp 150,21 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp 187,17 triliun, insentif usaha dan pajak Rp 53,86 triliun, serta program prioritas Rp 123,8 triliun.

Bantuan perlindungan sosial diberikan dalam bentuk Program Keluarga Harapan kepada 10 juta penerima, kartu sembako, kartu prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, bansos tunai untuk 10 juta pemegang kartu bansos, subsidi kuota internet, diskon listrik, dan iuran jaminan kehilangan pekerjaan.

Menurut Bank Dunia, keberhasilan penyaluran paket bantuan sosial untuk menekan kemiskinan akan bergantung pada identifikasi target penerima yang layak. "Ini adalah sesuatu yang perlu dipantau pada bulan mendatang," kata Bank Dunia dalam laporannya tahun 2020, Selasa (29/9).

Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Yuliawati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait