Ketimpangan Ekonomi Semakin Melebar Akibat Pandemi Covid-19

• BPS mencatat tingkat ketimpangan atau rasio gini nasional pada September 2020 mencapai 0,385.
• Kesenjangan yang melebar terlihat juga dari distribusi simpanan yang dicatat oleh LPS.
• Pemerintah kembali menambah alokasi anggaran program bantuan sosial untuk rakyat miskin.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan kesenjangan penduduk antara yang kaya dan miskin semakin melebar. Badan Pusat Statistik mencatat ketimpangan pengeluaran penduduk RI yang diukur oleh rasio gini (gini ratio) sebesar 0,385 per September 2020.

Rasio ketimpangan menunjukkan peningkatan dibandingkan pada masa awal pandemi atau Maret 2020 yang sebesar 0,381 dan September 2019 yang sebesar 0,380.

Secara nasional, angka gini ratio mengalami penurunan sejak September 2014 hingga September 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode pemerintahan lima tahun Presiden Joko Widodo terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia. Namun, pandemi membuat gini ratio kembali mengalami kenaikan yang terlihat pada data Maret 2020 dan September 2020.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, gini ratio perkotaan pada September 2020 adalah 0,399, naik dari Maret 2020 yang sebesar 0,393 dan September 2019 yang sebesar 0,391. Untuk pedesaan, gini ratio pada September 2020 tercatat 0,319, naik dari Maret 2020 0,317 dan 0,31 pada September 2019.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan bahwa nilai gini ratio berada di antara 0 dan 1. "Semakin mendekati angka 1, gini ratio semakin dikhawatirkan," kata Suhariyanto dalam Konferensi Pers Perkembangan Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk September 2020 secara virtual, Senin (15/2).

Provinsi yang mempunyai nilai gini ratio tertinggi yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar 0,437. Sementara, terendah tercatat di Kepulauan Bangka Belitung dengan gini ratio sebesar 0,257.

Jika dibandingkan dengan gini ratio nasional yang sebesar 0,385, terdapat tujuh provinsi dengan angka gini ratio lebih tinggi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta 0,437, Gorontalo 0,406, DKI Jakarta 0,400, Jawa Barat 0,398, Papua 0,395, Sulawesi Tenggara 0,388, dan Nusa Tenggara Barat 0,386.

Selain gini ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia.

Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah angkanya di bawah 12%, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12–17%,serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17%.

BPS melaporkan, persentase pengeluaran pada kelompok 40% terbawah adalah sebesar 17,93% pada September 2020, berada pada kategori ketimpangan rendah. Namun, kondisi tersebut meningkat jika dibandingkan dengan Maret 2020 yang sebesar 17,73% dan September 2019 yang sebesar 17,71%.

Berdasarkan daerah, persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah di perkotaan adalah 17,08% pada September 2020. Sementara persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah di perdesaan tercatat 20,89%.

Peneliti Institute For Development of Economics and Finance Sugiyono Madelan Ibrahim memperkirakan kesenjangan perekonomian akan lebih tinggi lagi sepanjang 2021. "Perkiraannya rata-rata gini ratio sekitar 0,385 pada tahun ini," ujar Sugiyono kepada Katadata.co.id, Senin (15/2).

Penyebabnya, yakni perbandingan antara pertumbuhan ekonomi dan rasio gini. "Jadi semakin rendah perekonomiannya gini ratio menjadi cenderung lebih tinggi," kata dia.

Pada 2018 lalu, saat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,17% pada 2018, gini ratio tercatat 0,389 pada Maret dan 0,384 pada September. Kemudian, saat ekonomi tumbuh 5,02% pada 2019, gini ratio tercatat 0,382 pada Maret dan 0,380 pada September.

Selanjutnya pada 2020 dengan pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi 2,07% membuat gini rationya tercatat 0,385 pada September.

Faktor lainnya yang akan mempengaruhi kenaikan rasio gini tahun ini yakni ekonomi yang belum akan pulih dalam waktu dekat meski program vaksinasi berjalan. Pemulihan ekonomi akan dipengaruhi herd immunity atau kekebalan kelompok yang tercipta dari vaksinasi terhadap 70% penduduk RI.