Obligasi Negara Diminati Asing, Utang Luar Negeri Naik Jadi Rp 5.845 T
Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal IV 2020 sebesar US$ 417,5 miliar atau mencapai Rp 5.845 triliun. Jumlahnya naik 3,5% dibandingkan periode sama 2019 yang tercatat US$ 404,3 miliar. Salah satu peningkatan utang luar negeri tersebut dari Surat Berharga Negara yang diminati para investor asing.
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, pertumbuhan ULN Indonesia pada kuartal IV 2020 ini melambat dibandingkan kuartal ketiga yang tumbuh 3,9%. "Perlambatan ULN tersebut terutama disebabkan perlambatan pertumbuhan ULN swasta," ujar Erwin dalam keterangan resminya, Senin (15/2).
Utang luar negeri ini terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$ 209,2 miliar dan utang sektor swasta termasuk BUMN US$ 208,3 miliar. Utang luar negeri pemerintah tercatat US$ 206,4 miliar, tumbuh meningkat 3,3% dibandingkan pertumbuhan 1,6% pada triwulan sebelumnya.
Penambahan utang luar negeri seiring investor yang masuk di pasar SBN. Di samping itu, terdapat penarikan sebagian komitmen pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Meski begitu, bank sentral menilai, utang luar negeri pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas. Belanja yang dimaksud di antaranya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,9% dari total ULN pemerintah), sektor konstruksi (16,7%), sektor jasa pendidikan (16,7%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,9%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,1%).
Di sisi lain, utang swasta tumbuh melambat dari 6,2% pada kuartal III 2020 menjadi 3,8% pada kuartal IV 2020. Perkembangan ini didorong oleh melambatnya pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (PBLK) serta kontraksi pertumbuhan utang luar negeri lembaga keuangan (LK) yang lebih dalam.
ULN PBLK tumbuh sebesar 6,4% pada triwulan IV 2020, melambat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 8,4%. Selain itu, kontraksi ULN LK tercatat sebesar 4,7%, lebih besar dari kontraksi pada triwulan sebelumnya yang tercatat 0,9%.
Berdasarkan sektornya, ULN terbesar dengan pangsa mencapai 77,1% dari total ULN swasta bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin (LGA), sektor industri pengolahan, dan sektor pertambangan dan penggalian.
Dengan perkembangan tersebut, otoritas moneter menilai bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Struktur ULN yang sehat tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir kuartal IV 2020 yang tetap terjaga di kisaran 39,4%, meskipun meningkat dibandingkan dengan rasio pada kuartal ketiga sebesar 38,1%.
Struktur ULN Indonesia yang tetap sehat juga tercermin dari besarnya pangsa ULN berjangka panjang yang mencapai 89,1% dari total ULN.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. "Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," kata Erwin.
Ekonom Senior Center Of Reform on Economics Yusuf Rendy Manilet mengingatkan bahwa ULN harus menjadi perhatian mengingat nilai tukar rupiah saat ini masih fluktuatif. "Apalagi ULN yang menggunakan dolar AS proporsinya mencapai 44%," ujar Yusuf kepada Katadata.co.id, Senin (15/2),
Selain mata uang yang perlu diwaspadai ialah jangka waktu sisa ULN. Adapun ULN dengan jangka waktu kurang dari satu tahun mengalami peningkatan cukup signifikan hingga 28%, artinya proporsi jatuh tempo utang pada tahun ini akan jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu.
Meski begitu, dia menyebutkan bahwa rasio utang PDB masih berada di level yang aman jika dibandingkan dengan negara lain dan konsensus internasional. "Pertumbuhan ULN pemerintah juga termasuk masih rendah," kata dia.
