Sri Mulyani Tunggu Pembahasan Omnibus Law Sektor Keuangan di DPR
Pemerintah berharap segera membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Sektor Keuangan bersama DPR. RUU Omnimbus Law Sektor Keuangan dalam daftar Program Legislasi Nasional 2021, berisi tentang penanganan permasalahan perbankan, penguatan koordinasi, dan penataan ulang kewenangan kelembagaan sektor keuangan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan masih menunggu undangan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk pembahasannya. "Kami sudah siapkan draftnya, DPR juga," kata Sri Mulyani dalam Pertemuan dengan Pemimpin Redaksi Media Massa secara virtual, Selasa (16/2).
Dia menilai bahwa Omnimbus Law sektor keuangan sangat diperlukan guna memperbarui aturan lama. Dengan demikian, berbagai permasalahan di sektor keuangan bisa segera diperbaiki.
Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital dan fintech saat ini tak terelakkan. Sehingga diperlukan pengaturan kedua bagian tersebut dari sektor keuangan. "Pembaruan juga untuk aturan pasar modal," ujarnya.
Dalam bahan paparan Sri Mulyani, reformasi fundamental di sektor keuangan sangat diperlukan guna kemudahan berusaha dan peningkatan daya saing. Dengan reformasi sektor keuangan, pasar keuangan Indonesia bisa menjadi lebih mendalam, sektor keuangan bisa diakses secara luas, bisa lebih efisien, kuat, dan stabil.
Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menyebutkan bahwa Omnimbus Law sektor keuangan akan segera dibahas bersama pemerintah pada tahun ini. "Namun masih menunggu daftar Prolegnas prioritas 2021 disahkan pada Rapat Paripurna DPR," kata Hendrawan kepada Katadata.co.id, Rabu (17/2).
Jika sudah disahkan, Komisi XI DPR akan menyerahkan draft RUU sektor keuangan untuk diharmonisasi oleh Badan Legislasi DPR. Kemudian, hasil harmonisasi dilanjutkan kembali untuk disahkan di Rapat Paripurna DPR sebelum dikirim ke presiden. "Setelah itu baru masuk pembicaraan tingkat I," ujar dia.
Berdasarkan draf RUU Omnimbus Law yang diterima Katadata.co.id, ada lima ruang lingkup yang diatur. Pertama, pengawasan bank secara terpadu. Kedua, tindak lanjut pengawasan bank. Ketiga, penanganan permasalahan bank. Keempat, penataan ulang kewenangan kelembagaan. Kelima, sanksi.
