Bansos Ganjal Anjloknya Konsumsi saat Pandemi, Dananya Susut Tahun Ini

Pemerintah kembali menambah alokasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun ini menjadi Rp 688,33 triliun. Angka ini melonjak dari alokasi awal dalam APBN 2021 Rp 372,2 triliun, bahkan lebih tinggi dari realisasi PEN 2020 Rp 579,78 triliun.

Meski anggaran PEN meningkat, dana perlindungan sosial turun dibandingkan tahun lalu. Pada tahun ini, anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 150,21 triliun. Pagu ini turun 34,75% dibanding anggaran tahun lalu sebesar Rp 230,21 triliun. Sepanjang 2019, realisasi  anggaran perlindungan sosial ini sebesar Rp 220,39 triliun.  

Selain anggaran perlindungan sosial, program PEN tahun ini terdiri dari dana bidang kesehatan Rp 173,3 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp 187,17 triliun, insentif usaha dan pajak Rp 53,86 triliun, serta program prioritas Rp 123,8 triliun.

Bantuan perlindungan sosial akan diberikan dalam bentuk Program Keluarga Harapan kepada 10 juta penerima, kartu sembako, kartu prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, bansos tunai untuk 10 juta pemegang kartu bansos, subsidi kuota internet, diskon listrik, dan iuran jaminan kehilangan pekerjaan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut program perlindungan sosial pada PEN 2020 efektif menahan penurunan konsumsi rumah tangga. Konsumsi kebutuhan pokok tercatat tumbuh positif, seperti makanan dan minuman 0,5%, perumahan 2,3%, serta kesehatan dan pendidikan 3,1% pada 2020.

"Tanpa perlindungan sosial yang dialokasikan sebesar Rp 220,4 triliun pada program PEN tahun lalu, konsumsi bisa saja terkontraksi hingga 5% pada 2020 atau lebih," tulis Sri Mulyani dalam materinya yang dipaparkan dalam Pertemuan dengan Pemimpin Redaksi Media Massa secara virtual, Selasa (16/2).

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Keuangan, program perlindungan sosial ini mampu menjaga konsumsi rumah tangga hingga menunjukkan arah perbaikan. Secara kuartalan pada tahun lalu, konsumsi rumah tangga memang menunjukan perbaikan sejak anjlok akibat dampak Covid-19. Penurunan terparah minus 5,32% pada kuartal kedua 2020.  

Namun, konsumsi kemudian pelan-pelan bisa tumbuh. Pada kuartal IV 2020, konsumsi minus 3,61% atau tumbuh 0,44% dari terkontraksi 4,05% pada kuartal III 2020. Konsumsi rumah tangga mampu tertahan pada minus 2,6% secara keseluruhan tahun lalu.

Sri Mulyani mengatakan manfaat terbesar dana perlindungan sosial ini terutama bagi penduduk miskin dan rentan atau kelompok 50% termiskin. Program Perlinsos juga menjangkau hingga penduduk kelas menengah yang terdampak seperti bantuan upah, kartu prakerja, dan subsidi kuota internet. "Tanpa program PEN, kemiskinan diperkirakan tertekan lebih dalam di tahun 2020," kata dia.  

Namun, pemerintah menurunkan dana perlindungan sosial tahun ini karena anggapan semakin bergeraknya roda perekonomian dan terciptanya lapangan kerja baru. "Dukungan pada UMKM, korporasi, dan insentif pada dunia usaha juga direlaksasi secara bertahap seiring pulihnya perekonomian nasional," ujar Sri Mulyani dalam penjelasan di DPR tahun lalu.

Ekonom LPEM FEB Universitas Indonesia Teuku Riefky memperkirakan konsumsi rumah tangga pada kuartal I 2021 akan meningkat. "Ini seiring dengan pelonggaran pembatasan sosial, bansos yang terus berjalan, serta vaksinasi yang sudah mulai berjalan," kata Riefky kepada Katadata.co.id, Rabu (17/2).

Meski konsumsi rumah tangga akan membaik bila dibandingkan kuartal IV 2020, Riefky menilai bahwa ekonomi RI masih akan terkontraksi dibanding kuartal I 2020. Dia pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia, akan pulih secara bertahap pada tahun ini meski dampak krisis Covid-19 masih terus berlanjut.

Namun, pemulihan ekonomi berpotensi terhambat oleh penerapan kembali pembatasan mobilitas masyarakat dan kemungkinan lambatnya ketersediaan vaksin. Sehingga pemerintah perlu membarengi dengan stimulus yang cakupannya lebih luas, perbaikan target kepada rumah tangga dan pelaku usaha yang rentan. Selain itu, mempersiapkan pengadaan dan distribusi vaksin yang efektif.

Adapun ekonom Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda mengkritik alokasi PEN. Dia menyoroti alokasi insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menjadi nol persen untuk mobil baru katergori di bawah 1.500 cc yang masuk dalam anggaran PEN.

Alokasi insentif PPnBM dari program PEN ini seharusnya dapat dialokasikan untuk dana perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19. "Jadi tidak akan efektif untuk mendorong pemulihan ekonomi," ujar Nailul.