Selain Sri Lanka, Ada 4 Negara yang Berulang Kali Gagal Bayar Utang

Sri Lanka kini tengah menjadi sorotan setelah pemerintah gagal membayar utang jatuh tempo dan masyarakatnya tengah dilanda krisis ekonomi. Namun, ada beberapa negara lainnya yang sebetulnya lebih parah dari Sri Lanka karena pemerintahnya berulang kali gagal bayar utang.

Sri Lanka gagal membayar utang untuk pertama kalinya dalam sejarah akibat krisis keuangan terburuk dalam tujuh dekade terakhir. Negara ini melewatkan pembayaran utang senilai US$ 78 juta atau setara Rp 1,1 triliun.

Negara di Asia Selatan itu kini tengah membicarakan peluang dana talangan atau bailout dari Dana Moneter Internasional (IMF). Selain itu, pemerintah Sri Lanka juga sedang berusaha untuk merestrukturisasi utang kepada kreditur asing senilai lebih dari US$ 50 miliar atau setara Rp 730 triliun agar dapat mudah mengelola dan membayarnya kembali.

Namun, Sri Lanka bukanlah negara pertama yang menghadapi gagal bayar utang. Dalam laporan terbarunya, Lembaga rating Moody's menyebut sedikitnya ada 20 negara yang pernah mengalami gagal bayar utang obligasi sejak 1989 sampai dengan tahun lalu.

Selama 22 tahun tersebut, jumlah negara yang mengalami default paling banyak terjadi pada 2020. Pada masa pandemi,  ada enam negara mengalami default. 

Dari daftar 20 negara yang sudah mengalami gagal bayar default sejak 1989, ada empat negara yang bahkan sudah gagal bayar lebih dari dua kali. Ini lebih parah dibandingkan Sri Lanka yang baru pertama kali mengalami default. Adapun keempat negara tersebut antara lain:

Belize

Negara di Amerika Tengah ini sudah gagal bayar utang sebanyak lima kali. Gagal bayar pertama pada Desember 2006, yang mana sata itu pemerintahannya melewatkan pembayaran obligasi senilai US$ 242 juta. Enam tahun berselang, Belize kembali default sebesar US$ 547 juta. Pemerintahnya kembali gagal membayar obligasi jatuh tempo senilai US$ 529 juta pada tahun 2017.

Memasuki tahun pandemi, Belize kembali menghadapi kesulitan bayar utang. Pada Agustus 2020, pemerintah Belize melewatkan pembayaran obligasi senilai US$ 527 juta. Selanjutnya, negara ini jadi satu-satunya yang mengalami default tahun lalu sebesar US$ 556 juta.

"Perekonomian Belize mengalami kontraksi yang parah pada tahun 2020. Guncangan ekonomi dan fiskal dari pandemi memicu krisis likuiditas yang membebani keuangan pemerintah dan menyebabkan kekurangan pembiayaan," kata Moody's dalam laporannya dikutip Rabu (25/5).

Argentina

Argentina sudah empat kali gagal bayar utang sejak 1989, terutama karena negara ini menghadapi krisis ekonomi di awal tahun 2000-an. Belum diketahui pasti berapa nilai obligasi yang gagal dibayar pemerintah Argentina pada tahun 1989, namun penyebabnya karena negara itu tengah menghadapi kenaikan utang serta inflasi yang tinggi. Negara di Amerika Latin itu kemudian kembali gagal bayar pada November 2001 sebesar US$ 82,26 miliar.

Argentina kembali menghadapi tantangan default pada tahun 2014 sebesar US$ 29,4 miliar. Terakhir, negara yang juga anggota G20 ini mengalami default pada awal tahun 2020 dengan melewatkan pembayaran obligasi sebesar US$ 108,7 miliar.

Ekuador

Ekuador mencatatkan tiga kali gagal bayar utang. Negara yang juga terletak di Amerika Latin ini pertama kali menghadapi default pada pertengahan 1999 sebesar US$ 6,6 miliar karena krisis perbankan yang sistemik saat itu. Negara ini kemudian kembali mengalami default pada tahun 2008 sebesar US$ 3,2 miliar,

Pandemi 2020 juga berdampak negatif terhadap harga minyak sehingga mempengaruhi penerimaan negara. Selain itu, pengetatan mobilitas juga menyebabkan ekonomi Ekuador menghadapi kesulitan. Karena itu, pada April 2020 pemerintahnya default utang senilai US$ 17,2 miliar.

Ukraina

Negara yang tengah dilanda perang ini juga sudah berulang kali melewatkan pembayaran utangnya. Ukraina pertama kali default pada 1998 sebesar US$ 1,2 miliar. Negara ini kembali mengalami default dua tahun berselang yakni 2000 sebesar US$ 1 miliar.

Ukraina kembali gagal bayar pada tahun 2015 sebesar US$ 13,2 miliar. Default saat itu karena adanya pergolakanan politik dalam negeri di penghujung 2013 dan awal 2014 yang memukul perekonomian. Kondisi ini diperparah oleh pecahnya konflik karena aneksasi Rusia atas Krimea pada 2014.