Kenaikan Pertalite Makin Dekat, Bansos BBM Rp 24 T Resmi Digelontorkan
Pemerintah mengumumkan menambah anggaran untuk bantuan sosial sebesar Rp 24,17 triliun yang disebut sebagai 'pengalihan subsidi BBM'. Sinyal kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite dan Solar makin dekat meski belum ada keterangan mengenai kejelasan kebijakan tersebut.
"Kami baru saja membahas dengan bapak Presiden mengenai pengalihan subsidi BBM, jadi dalam hal ini masyarakat akan mendapatkan bantuan sosial untuk meningkatkan daya beli masyarakat," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers secara daring, Senin (29/8).
Adapun tambahan anggaran tersebut akan dicairkan dalam tiga jenis bantuan sosial. Pertama, bantuan langsung tunai (BLT) untuk pengalihan subsidi BBM, diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Anggarannya sebesar Rp 12,4 triliun.
Setiap KPM akan mendapat bantuan dana sebesar Rp 150 ribu selama empat kali atau secara total Rp 600 ribu. Penyaluran dilakukan oleh Kementerian Sosial selama dua kali, masing-masing Rp 300 ribu untuk sekali pencairan. Pencairan dilakukan melalui kantor pos di seluruh Indonesia.
Kedua, subsidi bantuan upah kepada 16 juta pekerja dengan anggaran Rp 9,6 triliun. Adapun pekerja yang berhak menerima yaitu yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Adapun besaran bantuannya Rp 600 ribu dengan sekali pencairan.
"Nanti ibu menteri ketengakerjaan akan segera menerbitkan juknisnya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," kata Sri Mulyani.
Ketiga, berbagai bantuan melalui anggaran daerah. Sri Mulyani akan memangkas 2% dari dana transfer umum (DTU) yang terdiri atas dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH). Total anggaran DTU yang dipangkas tersebut Rp 2,17 triliun. Dana tersebut kemudian dipakai untuk memberi subsidi kepada masyarakat atas biaya transportasi angkutan umum, ojek, memberi bantuan kepada nelayan hingga tambahan perlindungan sosial.
Bendahara negara itu menyebut presiden telah memerintahkan anggaran anggaran tambahan bansos Rp 24,17 triliun itu mulai diesksekusi pekan ini. "Ini diharap bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan, sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan kenaikan harga," kata Sri Mulyani.
