RUU PPSK Tugaskan BI Borong SBN, Perry: Asal Tak Bertentangan Mandat
Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) memungkinkan Bank Indonesia kembali membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana di masa mendatang. Namun Gubernur BI Perry Warjiyo mengingatkan agar tugas itu dilakukan tanpa mengganggu mandat utama bank sentral.
"Untuk beberapa pasal di RUU PPSK di mana kami bisa berperan secara langsung untuk sektor riil dan ke pertumbuhan, tapi dengan batasan-batasan tidak bertentangan dengan mandat utama untuk stabilitas," kata Perry dalam rapat kerja Rencana Anggaran Tahunan BI (RATBI) 2023 dengan Komisi XI DPR RI, Senin (21/11).
Perry juga menegaskan bahwa perlunya RUU PPSK untuk mempertahankan pengaturan existing terkait independensi dan kelembagaan BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan LPS.
Hal itu disampaikannya menanggapi masukan dari anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam mengingatkan perlu membuat batasan yang jelas terkait kapan BI boleh membeli SBN di pasar perdana. Dalam RUU PPSK, pembelian SBN di pasar perdana dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembelian tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu.
Pada bagian draft RUU PPSK yang merevisi UU 9 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, pasal 36A berbunyi, BI berwenang membeli SBN jangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional. Skema pembeliannya setelah ditetapkan dalam SKB antara Menkeu dan gubernur BI.
