Kemenkeu Perkirakan Belanja Perpajakan 2022 Turun Tipis Jadi Rp 295 T

Abdul Azis Said
26 Desember 2022, 16:28
perpajakan
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.
Petugas melayani wajib pajak di salah satu kantor pelayanan pajak pratama di Jakarta, Selasa (30/8/2022).

Kementerian Keuangan memperkirakan belanja perpajakan pada tahun ini sebesar Rp 295,3 triliun, turun tipis Rp 3,8 triliun dibandingkan tahun lalu. Penurunan terutama untuk Pajak Penghasilan (PPh) serta bea masuk dan cukai, sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) meningkat.

Belanja perpajakan merupakan penerimaan perpajakan yang tidak dikumpulkan atau berkurang sebagai akibat ketentuan khusus yang berbeda dari sistem pemajakan secara umum alias benchmark tax system. Potensi penerimaan yang hilang itu karena insentif perpajakan.

Mengutip Laporan Belanja Perpajakan 2021, perkiraan untuk belanja perpajakan tahun ini sebesar Rp 295,3 triliun. Berdasarkan jenisnya, belanja perpajakan tahun ini masih didominasi oleh PPn dan PPnBM yang diperkirakan sebesar Rp 186,3 triliun, naik dari estimasi tahun lalu Rp 174,9 triliun. Sebaliknya, untuk jenis pajak lain seperti PPh, bea masuk dan cukai, PBB P3 menurun dibandingkan tahun lalu, dengan penurunan terbesar pada PPh yang mencapai Rp 12 triliun.

Berdasarkan sektor usaha penerima manfaat, belanja perpajakan tahun ini masih didominasi sektor industri pengolahan yang diperkirakan Rp 70,3 triliun, tetapi turun dibandingkan tahun lalu. Sektor perekonomian lainnya yang belanja perpajakannya turun yakni pertambangan, konstruksi, perdagangan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa perusahaan, penyediaan akomodasi dan mamin, serta sektor jasa lainnya.

Belanja perpajakan untuk sektor jasa keuangan dan asuransi diperkirakan meningkat lebih dari Rp 6 triliun, sektor lainnya yang juga naik antara lain transportasi dan pergudangan, real estate, administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan hingga pengadaan listrik, gas dan uap.

Belanja perpajakan tahun ini berdasarkan subjek penerimanya masih didominasi untuk dunia usaha sebesar Rp 161,2 triliun, tetapi memang akan turun dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 7 triliun. Sebaliknya, belanja perpajakan untuk belanja rumah tangga meningkat menjadi Rp 134 triliun.

Belanja Perpajakan 2021 Tertinggi Enam Tahun

Kementerian Keuangan mencatat nilai belanja perpajakan pada tahun lalu sebesar Rp 299,1 triliun atau 1,76% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Nominal tersebut tertinggi setidaknya dalam enam tahun terakhir.

Belanja perpajakan tahun lalu juga naik 23,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini tercepat setelah lima tahun terakhir pertumbuhannya terus melambat.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan, peningkatan belanja perpajakan tahun lalu karena meningkatnya pemanfaatan fasilitas perpajakan akibat perekonomian semakin pulih. Faktor lainnya juga karena penambahan insentif dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 yang baru berlaku tahun lalu.

“Pemerintah memberikan insentif perpajakan yang lebih besar di tahun 2021 untuk mendorong pemulihan," kata Febrio dalam keterangan resminya, Senin (26/12).

Belanja perpajakan terbesar untuk PPN dan PPnBM yang mencakup lebih dari separuhnya. Jumlah pemanfaatan belanja perpajakan ini naik 24,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhannya seiring fasilitas seperti PPN dan bea masuk untuk kegiatan Covid-19 termasuk impor pengadaan vaksin meningkat.

Advertisement

Selain itu semakin pulihnya perekonomian nasional mendorong peningkatan kegiatan produksi dan konsumsi, sehingga pemanfaatan insentif perpajakan yang mendukung kegiatan tersebut juga semakin tinggi.

 

Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Yuliawati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait