Cadev Januari Tertinggi 11 Bulan, Terdongkrak Tambahan Utang Global
Bank Indonesia melaporkan cadangan devisa atau cadev kembali meningkat di awal tahun ini menjadi US$ 139,4 miliar pada akhir Januari 2023. Posisi tersebut naik US$ 2,2 miliar dibandingkan bulan sebelumnya karena penerbitan surat utang global di awal tahun.
Posisi cadev pada akhir bulan lalu itu merupakan posisi tertinggi dalam 11 bulan atau sejak Februari 2022 sebesar US$ 141,4 miliar.
"Peningkatan posisi cadangan devisa pada Januari 2023 antara lain dipengaruhi oleh penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa," kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/2).
Erwin menyebut posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau enam bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Selain itu nilai ini juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.
Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Ke depan, cadev diperkirakan tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung proses pemulihan ekonomi nasional.
Adapun pemerintah meraup US$ 3 miliar atau Rp 46,8 triliun dari penerbitan surat utang global alias global bond pertama pemerintah tahun ini. Transaksi pada 4 Januari waktu AS, dengan tanggal setelmen pada 11 Januari 2022.
Pemerintah menerbitkan tiga seri SUN masing-masing bertenor 5, 10 dan 30 tahun. Nominal yang diterbitkan masing-masing secara berurutan dari tenor terpendek yakni US$ 1 miliar, US$ 1,25 miliar dan US$ 750 juta.
"Transaksi ini mencerminkan optimisme Pemerintah masuk di pasar global sebagai negara berkembang pertama di Asia yang menerbitkan global bond pada tahun 2023 dan menandakan keberhasilan Pemerintah menerbitkan global bond dengan format SEC untuk ketiga belas kalinya sejak tahun 2018," dikutip dari keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Kamis (5/1).
