Heboh Jastip Rugikan Negara, Ini Ketentuan Pajak dan Bea Masuknya
Praktik jasa titip atau jastip barang dari luar negeri menjadi tren karena menguntungkan konsumen. Belakangan jastip barang dari luar negeri menjadi perbincangan karena dianggap merugikan negara karena lolos dari pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI).
Banyak netizen yang menolak anggapan jastip merugikan negara. Mereka menilai seharusnya jastip memang tak perlu dikenakan bea masuk.
Padahal, barang titipan para penyedia jastip sebetulnya harus dikenai bea masuk dan pajak jika melebihi batas yang yang ditentukan.
Ketentuan mengenai pengenaan pajak dan bea masuk terhadap jastip mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. Dalam ketentuan itu, barang impor merupakan semua barang pribadi maupun bukan pribadi penumpang dan awak pesawat.
Barang pribadi penumpang yang nilainya lebih dari US$ 500 atau Rp 7,6 juta (kurs saat ini Rp 15.200/US$) per orang akan dikenai bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
