Airlangga Sindir Jawa Barat Lumbung Pangan Tapi KUR Pertanian Kecil
Wilayah Jawa Barat terkenal sebagai salah satu lumbung produsen sejumlah komoditas pangan nasional. Namun, penyaluran kredit usaha rakyat alias KUR pertanian di wilayah itu terbilang kecil.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melempar kritikan kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. "Kang Uu (Wagub Jabar), Jawa Barat terlalu rendah, pusat pertanian tapi KUR pertaniannya hanya Rp 7,3 triliun, sehingga harus digenjot lagi ini," kata Airlangga dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Jawa 2023, Rabu (5/4).
Ia melaporkan penyaluran KUR pertanian untuk total nasional sepanjang tahun lalu mencapai Rp 117,13 triliun. Mayoritas penyalurannya di pulau Jawa, baik untuk segmen KUR kecil, mikro maupun super mikro.
Berdasarkan daerah, penyaluran KUR pertanian tertinggi di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 24,43 triliun atau menyumbang seperlima dari penyaluran nasional. Kemudian disusul Jawa Tengah sebesar Rp 17,4 triliun. Sedangkan di posisi ketiga dan keempat secara berurutan yakni Sulawesi Selatan dan Jawa Barat.
Penyaluran KUR pertanian di Jawa Barat paling mini memang untuk segmen KUR kecil sebesar Rp 1,4 triliun. Penyaluran untuk segmen ini bahkan tidak masuk lima besar provinsi penyalur terbesar. Penyaluran KUR pertanian untuk segmen mikro dan super mikro di Jawa Barat relatif masuk yang tertinggi di antara provinsi lainnya.
Adapun Jawa Barat termasuk daerah penting produsen beberapa komoditas pangan. Jawa Barat menyumbang 17,28% dari total produksi padi nasional tahun lalu, 25,21% cabai besar, 25,11% daging ayam, cabai rawit 9,91%, dan bawang merah 8,51%.
Di sisi lain, upaya mendorong ketahanan pangan nasional tidak hanya dari sisi menggenjot penyaluran KUR pertanian. Pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan Rp 104,2 triliun pada tahun ini.
Anggaran jumbo itu dipakai untuk sejumlah kebutuhan seperti pengembangan budidaya pertanian dan food estate, penguatan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian, subsidi pupuk, hingga melalui penyaluran dana desa. Pemerintah mengalokasikan subsidi pupuk sebesar Rp 25,3 triliun pada tahun ini, cadangan beras pemerintah Rp 2,8 triliun hingga cadangan dan stabilisasi harga pangan Rp 2,6 triliun.
Anggaran ketahanan pangan itu juga mengalir melalui anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga. Alokasi melalui Kementerian Pertanian sebesar Rp 15,3 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 6,8 triliun, Kementerian PUPR sebesar Rp 23,9 triliun dan Badan Pangan Nasional Rp 0,1 triliun.
