Calon dari Partai Beringin, Pengisi Kursi Ketua Parlemen

Golkar sudah menimang-timang setidaknya tiga nama sebagai kandidat pengganti Setya.
Amal Ihsan Hadian
18 Juli 2017, 19:05
DPR MPR
Katadata | Arief Kamaludin

Posisi Setya Novanto sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga digoyang pasca penetapan statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk secara elektronik (e-KTP). Meski saat ini masih bertahan, Golkar sudah menimang-timang setidaknya tiga nama sebagai kandidat pengganti Setya.

Partai-partai di DPR terbelah menyikapi status hukum Setya yang baru diumumkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (17/7) kemarin. Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno berpendapat, sebaiknya Setya yang akrab disapa Setnov ini mundur dari kursi Ketua DPR. Alasannya, status Setnov sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP bisa berdampak negatif terhadap citra dan kredibilitas DPR.

Meski begitu, Hendrawan menyerahkan keputusan pengunduran diri tersebut kepada Fraksi Partai Golkar.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono juga menilai, sebaiknya Setnov mundur sebagai Ketua DPR. Sebab, bila Setnov tetap memimpin DPR, marwah lembaga parlemen tersebut akan jatuh. Apalagi, ini bukan kali pertama Setnov diminta mundur.

Advertisement

Setnov juga pernah mengundurkan diri sebagai Ketua DPR ketika ramai kasus “Papa Minta Saham” pada tahun lalu. Ketika itu, Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR memutuskan Setnov telah melakukan pelanggaran etika setelah tersebarnya rekaman pembicaraannya dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Ma’roef Sjamsoeddin dan pengusaha M. Riza Chalid.

Sebelum vonis jatuh, Setnov memilih mundur dan digantikan oleh Ade Komarudin. Belakangan, penyelidikan hukum kasus tersebut menguap tanpa jelas sebabnya. Hanya berbilang bulan, Setnov pun kembali “merebut” kursi Ketua DPR tersebut.

Kini, desakan mundur juga datang dari internal Partai Golkar. Politisi Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta Setnov mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR. Menurutnya, Golkar harus lebih mengedepankan kepentingan yang lebih besar.

Namun, pembelaan masih datang dari sebagian pihak, terutama dari sekondan setnov di kursi pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga berpendapat, Setnov akan tetap menjadi Ketua DPR meski telah menjadi tersangka. Sebab, status tersangka Setnov tidak akan mengganggu kinerja pimpinan DPR.

Ia juga menegaskan, Setnov baru bisa diganti bila sudah ada keputusan hukum yang kekuatan tetap. Seperti yang lain, ia juga menilai, yang berhak menggantikan Setnov adalah Fraksi Golkar sesuai undang-undang.

Padahal, sebelumnya sempat beradar kabar, partai-partai pendukung pemerintah akan meminta kocok ulang pimpinan DPR. Maksudnya, bukan cuma Ketua DPR yang diganti tetapi juga unsur pimpinan yang lain.

Saat ini, DPR dipimpin paket pimpinan Golkar sebagai ketua, dengan Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS sebagai wakil ketua. PDIP, sebagai partai pemenang Pemilu, sudah lama menuntut kocok ulang.

Tetapi sumber D-Inside membisikkan, meski mengharapkan ada pergantian paket pimpinan, partai-partai pendukung pemerintah tidak akan memaksakan kocok ulang tersebut.

Partai-partai yang belum kebagian kursi pimpinan DPR masih berharap pada revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang saat sedang dibahas DPR. Usulan yang mengemuka, bakal ada penambahan jumlah kursi wakil ketua DPR menjadi lima atau bahkan 7 wakil ketua.

Karena itu, pengganti Setnov akan tetap berasal dari Golkar. Jika Airlangga Hartarto dikabarkan menjadi Ketua Umum Golkar pengganti Setnov, tiga nama disiapkan untuk mengisi Ketua DPR. Tiga kandidat tersebut adalah Aziz Syamsuddin, Kahar Muzakir, dan Bambang Soesatyo.

Ketika dikonfirmasi, Aziz hanya menyatakan Golkar akan tetap solid bersama-sama berjuang menjaga marwah dan kebesaran Partai Golkar.

Editor: Yura Syahrul
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait