Rapat Tertutup dengan PLN, Panja DPR Telisik 34 Pembangkit Mangkrak

Persoalan mangkraknya 34 pembangkit listrik ini sempat disinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa bulan lalu.
Ameidyo Daud Nasution
12 Juni 2017, 21:41
PLTU Suralaya
Arief Kamaludin|KATADATA
Ilustrasi pembangkit listrik.

Komisi Energi (Komisi VII) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah membentuk Panitia Kerja untuk menelisik kasus mangkraknya 34 proyek pembangunan 34 pembangkit listrik pada periode 2006 hingga 2015 lalu. Untuk itu, Panitia kerja menggelar rapat tertutup dengan manajemen PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Gedung MPR/DPR, Senin sore (12/6).

Anggota Komisi Energi DPR, Ramson Siagian, mengatakan rapat tersebut merupakan rapat Panitia Kerja perdana untuk menggali permasalahan yang menyebabkan 34 pembangkit berkapasitas total 10 ribu Mega Watt (MW) tersebut mangkrak. Alhasil, rapat pertama kalinya ini belum banyak menggali substansi penyebab masalah tersebut.

"Ini baru rapat pertama, nanti kami gali lagi lebih dalam," kata Ramson usai rapat tertutup itu. Ia menambahkan, rapat ini berlangsung tertutup karena memang bukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) biasa. (Baca: BPK Laporkan Temuan Kerugian Pembangkit Mangkrak ke Jokowi)

Selain itu, Ramson mengatakan PLN sepakat memberikan beberapa data terkait pembangkit listrik mangkrak tersebut. Berbekal informasi itu, Panja akan menggali keterangan masalah di balik terhambatnya pembangunan pembangkit listrik 10 ribu MW.

Persoalan mangkraknya 34 pembangkit listrik ini sempat disinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa bulan lalu. Selanjutnya, Presiden memerintahkan kepada jajarannya untuk menyelesaikan proyek-proyek yang terbengkalai itu.
"Ya ada 34 kan, sudah sering saya sampaikan. Kalau bisa diselesaikan ya diselesaikan, tidak apa-apa," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Direktur Utama PLN Sofyan Basir pernah menyatakan, pihaknya siap melanjutkan proses pembangunan 17 pembangkit dari total 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak. Proyek-proyek tersebut mangkrak lantaran berbagai alasan, antara lain kesulitan akses transportasi ke lokasi proyek hingga biaya yang tak sesuai estimasi.

Sedangkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz pernah mengungkapkan bahwa mangkraknya lima Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di berbagai wilayah telah menyebabkan pemborosan keuangan PLN sebesar Rp 609,54 miliar dan US$ 78,69 juta. Perinciannya, empat proyek sudah mangkrak yakni PLTU Tanjung Balai Karimun, PLTU Ambon, PLTU 2 NTB Lombok, PLTU Kalbar 2, dan satu pembangkit berpotensi mangkrak yaitu PLTU Kalbar 1.

"Pengeluaran PLN untuk membangun PLTU tersebut tidak memberikan manfaat sesuai dengan rencana," tulis BPK dalam hasil temuannya di IHPS II tahun 2016. (Baca: Proyek Pembangkit 1.900 MW dari Era SBY Terancam Dihentikan)

Selain itu, ada BPK menemukan beberapa persoalan ketidakpatuhan dan kelemahan pengawasan internal PLN. Di antaranya, penyelesaian pembangunan 13 PLTU terlambat karena perencanaan yang tidak memadai, jaringan, sistem dan operator yang belum siap, serta peralatan yang rusak. PLN juga diketahui belum mengenakan denda keterlambatan penyelesaian pembangunan 12 proyek PLTU sebesar Rp 704,87 miliar dan US$ 102,26 juta.

BPK menyatakan, berbagai permasalahan tersebut mengakibatkan pembangunan PLTU 10 ribu MW tidak sesuai target dan biayanya membengkak. Alhasil, PLN harus memanggung biaya tambahan serta menyediakan dana investasi sebesar US$ 137,56 juta dan Rp 555,97 miliar.

Proyek pembangkit listrik 10 ribu MW ini dimulai pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam proyek ini, PLN diminta membangun pembangkit listrik di 37 lokasi di seluruh Indonesia dengan kapasitas sebesar 9.935 MW. Perinciannya, 10 lokasi di Pulau Jawa berkapasitas 7.490 MW dan 27 lokasi di luar Jawa berkapasitas 2.445 MW.

 

Editor: Yura Syahrul
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait