Sri Mulyani Kawal Pendanaan Proyek LRT di Bandung dan Surabaya

Tim Kementerian Keuangan akan mendampingi proyek infrastruktur di tujuh kota untuk memperoleh pendanaan. "Saya tanya kenapa akselerasinya tidak dirasa cukup sementara permintaan banyak.”
Desy Setyowati
13 Mei 2017, 07:00
LRT Bandung
ANTARA FOTO/Agus Bebeng
Purwarupa LRT Metro Kapsul di pedestrian Alun-Alun Bandung, Jawa Barat, 6 April 2017.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memilih tujuh perwakilan pemerintah kota/kabupaten untuk dicarikan pendanan bagi proyek pembangunan infrastruktur di daerahnya masing-masing. Di antaranya adalah proyek kereta ringan (Light Rail Transit/LRT) di Kota Bandung dan Surabaya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemilihan proyek infrastruktur  di tujuh kota tersebut karena sudah berada di dalam rencana proyek strategis nasional. Selanjutnya, tim yang dibentuk Kementerian Keuangan akan memberikan pendampingan untuk memperoleh pendanaan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Proses pendampingan itu misalnya, mengkaji berbagai instrumen atau skema KPBU yang tepat untuk membiayai suatu proyek infrastruktur. (Baca: Jokowi Minta Menteri Terbuka Masalah Dana Proyek Infrastruktur)

"Saya tanya kenapa akselerasinya tidak dirasa cukup sementara permintaan banyak. Saya minta daerah yang sudah ada pipeline dan akselerasinya cukup. Ketujuh ini sudah ada pipeline project sudah ada kedekatan sehingga sudah ada struktur," kata Sri Mulyani setelah menerima tujuh bupati/walikota di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (12/5).

Advertisement

Dalam pendampingan tersebut, tim Kementerian Keuangan dapat memberikan penjaminan dalam bentuk empat skema. Pertama, skema availability payment atau ketersediaan layanan seperti untuk proyek Palapa Ring senilai Rp 7,8 triliun.

Kedua, melalui tarif dan Viability Gap Fund (VGF) seperti proyek SPAM unggulan. Ketiga, melalui dukungan sebagian penjaminan. Keempat; penjaminan dari risiko politik, misalnya pada proyek pembangkit listrik. (Baca: Cegah Mangkrak, Empat Proyek Jalan Tol Dapat Jaminan Politik)

Sepanjang dua tahun terakhir, pemerintah sudah memberikan fasilitas penyiapan dan transaksi sebesar Rp 194 miliar, dan dukungan kelayakan sebesar Rp 818 miliar. Selain itu, ada penjaminan untuk 13 proyek infrastruktur dengan nilai investasi sebesar Rp 119,12 triliun.

Adapun, tujuh proyek infrastruktur yang diusulkan masing-masing pemerintah daerah yaitu:

  1. Kereta Light Rapid Transit (LRT) Surabaya jalur utara-selatan sebesar Rp 1,2 triliun dan jalur timur-barat Rp 2,6 triliun.
  2. Kereta LRT Koridor I dan II di Bandung, Jawa Barat.
  3. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kota Tangerang senilai Rp 1,1 triliun.
  4. PLTSa di Makassar, Sulawesi Selatan.
  5. SPAM di Semarang Barat senilai Rp 1,6 triliun.
  6. SPAM Pekanbaru
  7. Rumah Sakit tipe C di Krian Sidoarjo, Jawa Timur, sebesar Rp 268 miliar.

(Baca: Pinjaman Mengucur, Palapa Ring Paket Timur Bisa Rampung 2019)

Jika program pendampingan ini berhasil , Sri Mulyani berharap walikota lain yang ingin mendapat skema pembiayaan sejenis bisa meniru proyek-proyek ini. "Kalau punya proyek-proyek yang bisa diseragamkan template-nya atau standar dari sisi proses proyeknya, kontraknya, bidding process-nya maka proyek yang akan datang dari daerah lain lebih mudah," ujar dia.

Editor: Yura Syahrul
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait