Pemerintah Bangun Tanggul Pantai Teluk Jakarta Pakai Dana APBN

"Saya ditugasi untuk menyelesaikan tanggul pantai yang (panjangnya) 20 kilometer ini," ujar Basuki.
Miftah Ardhian
9 Maret 2017, 19:22
Tanggul laut
ANTARA FOTO/Wahyu Putro A.
Pekerja menyelesaikan pembangunan tanggul laut di kawasan Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, 2 Desember 2016.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Pembangunan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan tanggul pantai di kawasan utara Jakarta untuk meredam banjir rob, dapat rampung tahun ini. Dana pembangunannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono menyatakan, pihaknya mendapat penugasan untuk menyelesaikan pembangunan tanggul pantai di Teluk Jakarta tersebut. Penugasan itu diputuskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan bersama dengan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya di Jakarta, Kamis (9/3).

"Saya ditugasi untuk menyelesaikan tanggul pantai yang (panjangnya) 20 kilometer ini," ujar Basuki usai rapat tersebut. (Baca: Cegah Banjir, Pemerintah Bangun Tanggul 20 Km di Teluk Jakarta)

Ia menjelaskan, pembangunan tanggul pantai ini semula memang sudah dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Namun, pembangunannya baru mencapai 4,5 kilometer (Km). Berdasarkan keputusan rapat tersebut, Kementerian PUPR akan segera melanjutkan dan memacu pengerjaan konstruksi tanggul pantai sehingga bisa selesai tahun ini.

Basuki menuturkan, Kementerian PUPR telah memetakan titik-titik prioritas yang paling rawan terjadinya banjir rob. Titik-titik tersebut yakni di kawasan Muara Kamal, Pluit, Kalibaru, dan Muara Angke.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pembangunan tanggul pantai ini merupakan langkah untuk mengatasi banjir rob yang kerap terjadi di wilayah Jakarta. Namun, dalam rapat tersebut akhirnya diputuskan dana yang digunakan pada awal pembangunan oleh Kementerian PUPR berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Nanti ini dimatangkan lagi, bisa dari APBN atau APBD. Tapi sementara yang dikerjakan Kementerian PUPR ini menggunakan APBN," ujarnya. (Baca: Pemerintah Lanjutkan Kajian Proyek Tanggul Laut Raksasa)

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, telah melakukan kajian mengenai pengembangan Teluk Jakarta. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa Jakarta harus mulai membangun tanggul sepanjang 20 kilometer (km), yang lokasinya tersebar di berbagai titik-titik kritis.

"Tadi sudah ditunjukkan mana pantai utara Jakarta yang penurunan tingkat tanahnya paling dalam yang banjir rob terjadi. Itu yang akan dibuat tanggul," ujar Bambang, Rabu (8/3) kemarin. (Baca: Jakarta Terancam Tenggelam 34 Tahun Lagi)

Menurut Bambang, pembangunan tanggul pantai ini memang harus dilakukan. Saat ini, Jakarta hanya mempunyai tanggul pantai sepanjang 340 meter. Tanggul yang ada ini belum cukup mengatasi banjir rob yang masih terjadi. Untuk jangka panjang, Jakarta sangat memerlukan tanggul laut untuk mengatasi penurunan permukaan tanah. Besaran dana untuk membangun 20 km tanggul pantai ini mencapai Rp 9 triliun.

Editor: Yura Syahrul
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait