Tekan Harga Daging, Sri Mulyani Bidik Pajak 44 Pelaku Kartel Daging
Kementerian Keuangan menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengejar para importir yang diduga melakukan praktik kartel dan penghindaran pajak. Sebab, selain merugikan negara, praktik tersebut menyebabkan harga daging melonjak tinggi dan tidak terkendali.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta kementerian terkait untuk mengendalikan harga pangan, terutama daging sapi dan ayam. Arahan tersebut lantas ditindaklanjuti, salah satunya melalui kerja sama antara Kementerian Perdagangan, KPPU, dan Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
(Baca: Jokowi Minta Sistem Kuota Impor Diganti Tarif)
Berdasarkan penelusuran pemerintah, distribusi perdagangan daging ayam dan sapi diketahui adanya kecenderungan kartel. Indikasinya, Kementerian Keuangan mencatat, volume impor daging sapi dan ayam meningkat signifikan, padahal jumlah penduduk tetap.
Artinya, pasokan mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga harga seharusnya tidak naik. Namun, kenyataannya harga kedua komoditi pangan tersebut naik signifikan.
"Jumlah penduduk tidak naik, tiba-tiba impor naik. Makan kan tidak lebih dari tiga kali sehari walaupun Lebaran," ujar Sri Mulyani usai menghadiri penandatanganan kerja sama dengan KPPU di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (2/3). Seharusnya, bertambahnya pasokan daging dengan jumlah penduduk yang tetap membuat harganya turun.
(Baca: MK: Impor Ternak Berbasis Zona Tetap Berlaku dengan Syarat Tertentu)
Pemerintah melihat adanya upaya menguasai pasar oleh pengusaha atau kartel, yang menimbulkan kenaikan harga tersebut. Berdasarkan data KPPU, sebanyak 12 pengusaha daging ayam dan 32 pengusaha daging sapi melakukan kartel.
