Pemerintah Godok Tiga Opsi Pendanaan Non-APBN LRT Jakarta

Demi mengkaji seluruh kemungkinan, pemerintah telah mengutus tim ahli lintas kementerian untuk memilih skema yang paling tepat membiayai proyek LRT.
Miftah Ardhian
7 Februari 2017, 16:05
LRT
ANTARA FOTO/Andika Wahyu
Deretan tiang konstruksi proyek kereta ringan LRT rute Cibubur-Cawang di samping jalan tol Jagorawi, Rabu (7/12/2016).

Pemerintah mempersiapkan tiga opsi pendanaan pembangunan proyek kereta ringan Light Rail Transit (LRT) rute Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) yang dikerjakan PT Adhi Karya Tbk. Sebab, pemerintah telah memastikan tidak akan memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek itu lantaran keterbatasan anggaran.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah sedang mengkaji skema pembiayaan proyek LRT Jabodebek ini. Skema pembiayaan yang dipilih harus bersifat lebih fleksibel, yakni tidak bergantung penuh kepada APBN.

Pertama, pembiayaan proyek ini melalui skema Public Service Obligation (PSO) atau penugasan. Kedua, penjaminan dari pemerintah. Ketiga, proyek ini akan diserahkan kepada investor. Pihak investor yang dimaksud adalah Adhi Karya.

(Baca: Pemerintah Tak Akan Danai Proyek LRT Adhi Karya dari APBN)

"Jadi, Adhi Karya itu tidak hanya jadi kontraktor, tapi juga sekaligus investor," ujar Luhut usai rapat koordinasi LRT Jabodebek, di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Selasa (7/2). Selain itu, pemerintah tetap membuka kemungkinan mengkombinasikan ketiga opsi tersebut untuk memenuhi kebutuhan dana proyek tersebut sebesar Rp 23 triliun.

Meski belum memutuskan opsi pembiayaan yang akan diambil, pemerintah tetap optimistis proyek tersebut berjalan lancar dan tidak mengalami penundaan lagi. Pemerintah berharap proyek LRT Jabodebatek dapat rampung pada kuartal I 2019.

Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, pemerintah memang tengah menggodok tiga skema pendanaan proyek LRT. Dari sisi keuangan negara, dia akan berfokus menggodok dua opsi utama.

Pertama, tambahan injeksi modal kepada konsorsium Adhi Karya agar bisa segera menyelesaikan proyek tersebut. "Kedua, nanti dalam bentuk PSO, yaitu jaminan pemerintah untuk pengembalian dana investasinya," ujarnya. (Baca: Nasib Pembiayaan Kereta LRT Jakarta - Bogor di Tangan Sri Mulyani)

Sementara itu, Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Hambra mengatakan, pemerintah masih belum menentukan skema yang akan digunakan untuk membiayai proyek LRT Jabodebek. Demi mengkaji seluruh kemungkinan, pemerintah telah mengutus tim ahli lintas kementerian untuk memilih skema yang paling tepat untuk digunakan.

Dari sisi Kementerian BUMN, menurut Hambra, pihaknya akan mengkaji skema investasi BUMN untuk menjalankan proyek tersebut. "Kemudian kerjasama dengan pihak lain, maksudnya antar BUMN dan/atau anak perusahannya," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono mengatakan, mekanisme pembiayaan proyek ini masih dibahas dalam rapat terbatas oleh Presiden Joko Widodo. Padahal, pembiayaan ini sudah jelas diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan LRT Jabodebek, yang memang mensyaratkan APBN mengganti biaya prasarana yang dibangun oleh Adhi Karya.

(Baca: Kereta LRT Cawang-Cibubur Siap Beroperasi Maret 2019)

Kebutuhan pembiayaan proyek ini mencapai Rp 22,5 triliun. Karena minimnya penerimaan, pemerintah masih harus mencari jalan keluar pendanaan proyek transportasi massal ini yang diusahakan tanpa APBN. "Jadi ini yang dirapatkan saat ini," kata Prasetyo.

Sedangkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan Menteri Perhubungan Budi Karya kompak mengatakan bahwa kepastian pendanaan proyek LRT yang digarap Adhi Karya ini akan dibahas lagi dengan Jokowi pekan depan. "Skema masih dibahas minggu ini sebelum rapat lagi dengan Presiden," ujar Budi.

Adapun Jokowi belum mengatakan apapun terkait pendanaan proyek ini. Ia hanya memperhatikan seluruh hambatan pembangunan infrastruktur transportasi ini, baik karena lahan maupun pendanaan, "Karena memang harus dicek dan cek terus," ujar Jokowi.

Editor: Yura Syahrul
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait