SBY Mengeluh Disadap, Jokowi: Isu Pengadilan kok Dikirim ke Saya

Jokowi juga bersedia bertemu dengan SBY sesuai permintaannya. "Waktunya akan diatur kalau ada permintaan."
Ameidyo Daud Nasution
2 Februari 2017, 12:04
Jokowi
ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/Pras/17
Presiden Joko Widodo tertawa saat berbincang dengan beberapa menteri sebelum rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, 5 Januari 2017.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan isu penyadapan yang dikeluhkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak ada hubungannya dengan pemerintah, khususnya dengan dirinya. Penegasan ini menanggapi pernyataan SBY sebelumnya bahwa Presiden perlu menjelaskan isu penyadapan tersebut.  

Menurut Jokowi, keluhan SBY yang merasa percakapannya melalui telepon dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin merupakan isu dalam persidangan kasus dugaan penodaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Selasa (31/1) lalu.

Jokowi pun merasa heran, mengapa hal-hal yang muncul dari pengadilan tersebut seolah-olah melibatkan dirinya. "Itu isu pengadilan kok barangnya dikirim ke saya, nggak ada hubungannya," kata Jokowi usai membuka Forum Rektor Indonesia di Jakarta, Kamis (2/2) pagi.

Sebelumnya, penegasan serupa sudah disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Ia menytakan, tidak pernah ada permintaan dari pihak Istana maupun Presiden untuk menyadap pembicaraan telepon SBY. (Baca: Istana Presiden Tegaskan Tak Pernah Minta Menyadap SBY)

Hal ini merupakan bentuk penghormatan terhadap SBY yang merupakan Presiden ke-6 Indonesia tersebut. "Tidak pernah ada permintaan ataupun instruksi penyadapan kepada beliau," kata Pramono usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/2).

Seperti diketahui, SBY mengeluhkan adanya informasi penyadapan terhadap dirinya saat berbicara melalui telepon dengan Ma'ruf Amin pada Oktober tahun lalu. Pembicaraan itu diduga juga membahas permintaan kepada MUI  terkait fatwa penistaan agama oleh Ahok. 

Isu penyadapan itu, menurut SBY, terungkap dalam sidang pengadilan Ahok. "Kalau institusi negara, Polri, BIN (melakukan penyadapan), menurut saya, negara bertanggung jawab," kata SBY saat konferensi pers yang disiarkan langsung oleh sejumlah stasiun televisi, Rabu (1/2) kemarin.

"Saya berharap berkenan Pak Presiden Jokowi menjelaskan dari mana transkrip penyadapan itu siapa yang bertanggung jawab. Kita hanya mencari kebenaran. Ini negara kita sendiri, bukan negara orang lain, bagus kalau kita bisa menyelesaikannya dengan baik, adil, dan bertanggung jawab," ujar SBY.

(Baca: Jokowi Minta Para Menteri Sigap Tepis Hoax)

Di sisi lain, Jokowi juga membuka kemungkinan bertemu dengan SBY seperti permintaan presiden pendahulunya tersebut. Mengenai kepastian waktu pertemuannya akan diatur oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, "Waktunya akan diatur kalau ada permintaan," katanya.

Sebelumnya di dalam konferensi pers, SBY juga mengeluh ada yang menghalangi dirinya bertemu dengan Jokowi untuk mengklarifikasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini. "Ada dua atau tiga orang di sekitar beliau (Jokowi) yang melarang bertemu saya."

Jokowi juga merespons positif kedatangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan ke rumah Ma'ruf Amin, Rabu malam. Menurut Jokowi, hal tersebut merupakan inisiatif Luhut sendiri dan menyambut baik inisiatif yang datang dari seluruh menteri. "Saya kira baik untuk kepentingan negara," katanya.

Editor: Yura Syahrul
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait