Jokowi Ingin BUMN Garap Proyek Libatkan Kontraktor Daerah

"Terutama untuk BUMN, hati-hati karena biasanya dari hulu sampai hilir dikerjakan sendiri. Berikan porsi kepada mereka (kontraktor kecil dan daerah)."
Ameidyo Daud Nasution
1 Februari 2017, 18:26
Jokowi
Intan | Biro Pers Sekretariat Kepresidenan
Presiden Jokowi saat meninjau pembangunan proyek Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, Senin (7/11/2016)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan belanja pemerintah ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membawa efek berantai dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu caranya adalah melibatkan kontraktor kecil dan kontraktor di daerah untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur pemerintah dan BUMN.

Presiden memperingatkan perusahaan BUMN yang saat ini cenderung memberikan porsi proyek kepada anak usahanya tanpa melibatkan kontraktor lain. Padahal, BUMN seharusnya juga melirik kontraktor lokal dan daerah agar dapat memberikan nilai tambah terhadap ekonomi di daerah tersebut. Sebagai catatan, belanja modal BUMN tahun ini mencapai Rp 450 triliun.

"Terutama untuk BUMN, hati-hati karena biasanya dari hulu sampai hilir dikerjakan sendiri. Berikan porsi kepada mereka (kontraktor kecil dan daerah)," kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna mengenai Rencana Kerja Pemerintah 2017 serta asumsi makro 2018 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/2).

Di sisi lain, Jokowi juga meminta perusahaan BUMN melakukan pengawasan terhadap jalannya proyek. Tujuannya adalah mencegah penyimpangan proyek. "Pengendalian agar kualitas juga dapat dijaga."

Jokowi juga meminta Kementerian dan Lembaga (K/L)  melibatkan kontraktor lokal dalam pekerjaan proyek yang menggunakan anggaran pemerintah. Dengan begitu, selain menumbuhkan ekonomi lokal, kontraktor lokal dapat belajar cara mengerjakan proyek besar yang berasal dari anggaran pemerintah pusat.

Presiden mencontohkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang memiliki pagu anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar Rp 101,4 triliun. Adapun Kementerian Perhubungan memiliki anggaran Rp 45,9 triliun. Menurut Jokowi, jumlah sebesar ini sangat pantas dinikmati masyarakat dengan cara melibatkan usaha di daerah. "Jadi akan produktif dan menumbuhkan ekonomi daerah," katanya.

Secara umum, Jokowi meminta seluruh menteri serta kepala lembaga fokus kepada pencapaian prioritas dalam pelaksanaan program pemerintah pada tahun ini. Ia meminta peningkatan besaran anggaran pada tahun ini betul-betul diikuti dengan pencapaian maksimal. "Contohnya memberantas kemiskinan, mengurangi kesenjangan, serta membuka lapangan pekerjaan."

Editor: Yura Syahrul
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait