Pemerintah Incar Kesepakatan Bisnis dengan Jepang Rp 536 Triliun
Kunjungan Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe pada akhir pekan nanti dimanfaatkan Pemerintah Indonesia untuk merajut kesepakatan bisnis bernilai besar. Nilai kesepatannya lebih dari US$ 40 miliar atau sekitar Rp 536 triliun, yang mencakup berbagai sektor usaha seperti minyak dan gas bumi (migas) serta infrastruktur.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan mengatakan kesepakatan tersebut akan terdiri dari beberapa proyek. Antara lain, proyek pengembangan Blok Masela dengan estimasi nilai investasi sebesar US$ 25 miliar. Ada pula proyek kelistrikan dan proyek pembangunan Pelabuhan Patimban senilai Rp 42 triliun.
Selain itu, proyek kereta kencang Jakarta-Surabaya. "Ada juga proyek yang di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan," kata Luhut usai rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/1). (Baca: Pemerintah Bentuk Badan Pengelola Pelabuhan Patimban)
Rencananya, Perdana Menteri Abe akan mengunjungi Indonesia pada Minggu (15/1) nanti. Ia bakal diterima oleh Presiden Joko Widodo serta anggota Kabinet Kerja di Istana Bogor. (Baca: Luhut Klaim Inpex Sepakat Revisi Tawaran Insentif Blok Masela)
Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, setidaknya Jokowi akan bertemu dengan 30 Chief Executive Officer (CEO) perusahaan asal Jepang. "Jadi itu yang disampaikan, fokus memang nanti di bidang ekonomi. Tapi bisa saja nanti membahas politik juga," katanya.
Ia menekankan pentingnya Indonesia turut mendapatkan keuntungan dari setiap kesepakatan bisnis itu nantinya. "Apalagi Jepang salah satu mitra penting di bidang ekonomi," ujarnya. (Baca: Blok Masela Bertabur Insentif, Arcandra Klaim Negara Tak Rugi)
Dari sisi investasi, menurut Retno, Jepang merupakan investor terbesar kedua di Indonesia sepanjang periode Januari - September 2016 lalu . Nilai realisasi penanaman modalnya sebesar US$ 4,5 miliar. Adapun perdagangan bilateral Indonesia - Jepang pada tahun lalu melebihi US$ 31 miliar.
