Gugatan Churchill Ditolak Arbitrase, Indonesia Lolos Denda Rp 17 T
Pemerintah Indonesia akhirnya memenangkan kasus gugatan hukum yang diajukan Churchill Mining Plc di arbitrase internasional, International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID). Padahal, sebelumnya Indonesia terancam harus membayar denda US$ 1,31 miliar atau sekitar Rp 17 triliun.
Badan penyelesaian sengketa investasi internasional bentukan Bank Dunia ini membuat keputusan hukum tersebut pada Rabu (7/11) kemarin. Keputusan itu berdasarkan penilaian bahwa 34 dokumen sengketa perjanjian yang diajukan Churchill tidak asli.
Dokumen tersebut diduga telah dipalsukan oleh seseorang atau pihak yang bertindak untuk atau atas nama mitra Churchill di Indonesia, yaitu Grup Ridlatama. Pelaku tersebut yang bekerjasama dengan orang dalam di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, untuk mendapatkan izin pertambangan batubara.
Selain itu, ICSID menyatakan uji tuntas atau due dilligence yang dilakukan Churchill saat membeli izin pertambangan itu belum cukup. Namun, pengadilan tidak menemukan bukti bahwa Churchill terlibat dalam pemalsuan dokumen-dokumen tersebut.
Karena itulah, pengadilan menolak gugatan Churchill terhadap Pemerintah Indonesia. Sebaliknya, perusahaan itu harus membayar biaya perkara dan persidangan sebesar US$ 9,4 juta atau sekitar Rp 125 miliar. (Baca: Arbitrase Internasional, Alat Investor Asing Menggertak Pemerintah)
Manajemen Churchill keberatan dengan keputusan tersebut. "Kami sangat kecewa dengan putusan pengadilan," kata Chairman Churchill, David Quinlivan, dalam siaran persnya. Ia menilai, pengadilan tidak menjatuhkan konsekuensi hukum terhadap penolakan Bupati Kutai Timur ketika itu, Isran Noor, untuk menghadiri sidang dan memberikan penjelasannya pada Agustus 2015.
